KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah bakal melakukan penataan kawasan pemukiman di wilayah Jakarta guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Hal ini juga dalam rangka mendorong program 3 juta rumah besutan Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo menegaskan rencana pembangunan hunian layak di salah satu titik terpadat di Ibu Kota, yakni kawasan Senen, Jakarta Pusat. Hal ini disampaikan langsung oleh Presiden usai melakukan peninjauan ke lapangan untuk melihat kondisi pemukiman warga, pada Kamis (26/3/2026).
"Pada sore hari ini, saya menyusuri pemukiman di bantaran rel kereta api di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Terletak sekitar 3 km dari pusat Kota Jakarta," ujar Prabowo dilansir akun instagram pribadinya, Jumat (27/3/2026).
Baca Juga: Arus Balik 2,3 Juta Kendaraan Masuk Jakarta Jumat (27/3), One Way Diberlakukan Langkah ini diambil Prabowo sebagai respon terhadap keluhan dan kebutuhan warga yang tinggal di wilayah penyangga pusat kota. Prabowo menyatakan bahwa penyediaan tempat tinggal yang memadai bagi masyarakat kelas menengah ke bawah telah menjadi prioritas dalam agenda kerjanya. "Mendengar aspirasi masyarakat di sana, Insya Allah kita akan segera membangun hunian yang layak untuk masyarakat di daerah tersebut," tegas Prabowo. Lebih lanjut, Prabowo menekankan bahwa proyek penataan di kawasan Senen ini merupakan bagian dari visi besar pemerintahannya dalam menghapus pemukiman kumuh di perkotaan. "Dan sudah menjadi tekad saya untuk menyediakan hunian layak untuk masyarakat," pungkasnya. Sebelumnya, Ketua Satgas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo mengatakan, Presiden Prabowo mengeluhkan progres pembangunan program 3 juta rumah yang dinilai berjalan lambat. Hashim menceritakan, dalam pertemuannya dengan Presiden beberapa waktu yang lalu, program perumahan menjadi salah satu poin yang disoroti secara serius. Prabowo disebut merasa bahwa realisasi di lapangan belum sesuai dengan ekspektasi kecepatan yang diinginkan pemerintah. "Saya terus terang saja, saya beberapa minggu yang lalu bertemu dengan Presiden. Bicara mengenai program ini, Presiden tanya, kenapa kok program perumahan agak lambat? Kesannya lambat. Kesan di pemikiran Presiden," ujarnya di Manggarai, Jakarta Selatan, Senin (16/3/2026).
Menanggapi pertanyaan tersebut, Hashim memberikan penjelasan mengenai kendala struktural yang dihadapi. Salah satu faktor utamanya adalah proses transisi kelembagaan mengingat kementerian yang membidangi perumahan saat ini merupakan instansi yang baru dibentuk kembali. "Saya jelaskan terus terang saja ada masalah birokrasi, kementerian perumahan kan kementerian baru, baru satu tahun, dan sebagainya-sebagainya," jelasnya.
Baca Juga: Pemerintah Hitung Pengenaan Bea Keluar Batubara & Nikel untuk Kerek Penerimaan Negara Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
