KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Jaringan Pemotong dan Pengusaha Daging Indonesia (JAPPDI) buka suara terkait wacana Presiden Prabowo Subianto untuk tak membatasi kuota impor komoditas strategis di Tanah Air.

Ketua JAPPDI, Asnawi menjelaskan bahwa selama 10 tahun ini impor daging dikuasai oleh salah satu perusahaan saja. Menurutnya, di samping harganya yang tinggi pelaku usaha juga sulit untuk mendapatkan pasokan.

“Maka sekarang ini timbul statement Presiden tidak ada istilahnya penugasan (impor), tidak ada sistem kuota, siapapun berhak untuk melakukan impor daging,” ujarnya kepada KONTAN, Rabu (9/4).

NHM Gelar Simulasi Tanggap Darurat Karhutla untuk Perkuat Kesiapsiagaan

Baca Juga: Kemendag Buka Suara Terkait Instruksi Prabowo Minta Kebijakan Kuota Impor Dihapus

Asnawi mengungkapkan, pihaknya menyambut baik ihwal rencana pembebasan kuota impor daging ini. Menurutnya, hal ini bakal kembali menggairahkan pasar daging di Indonesia.

“Dengan terbuka gini jadi pasar bergairah, artinya para pelaku usaha, para importir tidak terpasung lagi,” ungkapnya.

Meski demikian, lanjut Asnawi, pemerintah perlu membahas persoalan ini lebih dalam, terutama menyangkut kemaslahatan peternak di dalam negeri.

“Kita pun juga harus melindungi peternak-peternak rakyat, jadi gak kebablasan impor itu sebebas-bebasnya. Kalau semua serba impor peternak gak mampu bersaing,” tandasnya.

Baca Juga: Presiden Prabowo Berencana Hapus Kuota Impor, Ketua Banggar Buka Suara

Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan usulan kebijakan kuota impor untuk dihapus. Hal ini sebagai salah satu upaya memudahkan iklim usaha.

"Saya minta ya ada menteri pertanian, menteri perdagangan, ngga usah ada kuota kuota kuota apalagi semua. Siapa mau impor daging, silakan. Siapa aja boleh impor. mau impor apa? silakan buka aja," ujar Prabowo dalam sarasehan ekonomi, Selasa (8/4).

Prabowo menambahkan, agar kuota impor dihapuskan, utamanya untuk barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Ia juga meminta agar pemberian kuota impor tidak hanya untuk perusahaan tertentu. Pengusaha juga diminta untuk berperan dalam hal terkait lapangan kerja.

"Oke dia boleh cari untung ga ada masalah. Tapi kita minta pengusaha bayar pajak yang bener," ucap Prabowo.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News