KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus membentuk sejumlah badan dan satuan tugas (satgas) baru untuk menangani berbagai agenda strategis.

Namun, di tengah bertambahnya lembaga tersebut, pemerintah dinilai perlu melaporkan kinerjanya secara berkala kepada publik.

Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio, mengatakan pelaporan berkala penting untuk memastikan pembentukan badan baru dapat dipertanggungjawabkan, terutama karena menggunakan anggaran negara.

"Makanya hasilnya harus dilaporkan secara berkala, kalau tidak dilaporkan secara berkala maka dianggap pemborosan dan yang lebih buruk lagi bagi-bagi kursi yang memakan anggaran negara dengan tidak baik," ujar Hendri saat dihubungi Kontan, Minggu (27/9/2026). 

Baca Juga: Presiden Prabowo Segera Bentuk Badan Baru, Urusi Masalah Gambut

Menurut Hendri, laporan kinerja juga diperlukan untuk menunjukkan manfaat keberadaan badan baru kepada masyarakat. Tanpa informasi mengenai perkembangan dan hasil kerja lembaga tersebut, persepsi publik terhadap pemerintah berisiko memburuk.

"Jadi memang sebaiknya ya dilaporkan dan kemudian di-update secara berkala gitu. Ya jelas kalau kemudian tidak dilaporkan ini bisa membuat masyarakat muncul ketidaksukaannya dan akhirnya makin jelek keterasaan publik serta kepuasan publik kepada pemerintah," katanya.

Hendri menyebut pemerintah juga perlu menjelaskan alasan pembentukan setiap badan baru kepada masyarakat. 

Penjelasan tersebut penting agar publik mengetahui persoalan yang hendak diselesaikan serta alasan fungsi tersebut tidak cukup ditangani oleh lembaga yang sudah ada.

Salah satu badan terbaru yang dibentuk pemerintah adalah Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN). Hendri menilai pembentukan badan tersebut menunjukkan adanya kebutuhan pemerintah untuk memperkuat penanganan persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Baca Juga: Prabowo Gencar Bentuk Badan Baru, FITRA Ingatkan Pemborosan APBN

"Jadi pembentukan badan ini (BPGMN) artinya adalah konfirmasi dari Presiden Prabowo bahwa Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup tidak sanggup mengatasi Karhutlah, terutama Kementerian Kehutanan ya. Jadi ini adalah konfirmasinya," lanjut Hendri.

Menurutnya, pemerintah perlu mengkomunikasikan alasan pembentukan BPGMN sekaligus target yang ingin dicapai. Dengan begitu, masyarakat dapat menilai manfaat dari keberadaan lembaga baru tersebut.

"Presiden tinggal mengkomunikasikan saja bahwa karena ketidaksanggupan Kementerian Kehutanan maka dibuatlah badan ini. Yang diharapkan oleh Presiden bisa segera menyelesaikan masalah Karhutlah di masa mendatang," sambungnya.

Hendri juga menilai posisi BPGMN yang berada langsung di bawah Presiden menunjukkan keinginan Presiden untuk memiliki kontrol lebih kuat terhadap penanganan persoalan karhutla dan kejahatan lingkungan.

"Kenapa harus dibawa Presiden? Artinya memang Presiden yang sedang tidak percaya pada anak buahnya ini ingin mengontrol penuh jalanan pemerintahan dan jalannya aksi-aksi penanggulangan kejahatan lingkungan seperti Karhutlah itu," beber Hendri.

Baca Juga: Bentuk Badan Baru, Prabowo Dorong Pemanfaatan 33 Juta Hektare Lahan Gambut

Oleh karena itu, ia meminta mekanisme pelaporan kinerja juga diterapkan pada BPGMN. Perkembangan kinerja badan tersebut perlu disampaikan kepada Presiden secara berkala dan kemudian dikomunikasikan kepada publik.

"Harusnya si badan baru (BPGMN) yang dibentuk oleh Presiden ini secara berkala bisa menyampaikan update-update kepada Presiden yang kemudian diteruskan kepada publik sehingga masyarakat tahu bahwa ada gunanya Presiden membentuk badan-badan baru di bawah atau dimonitor langsung atau dalam tatanan langsung oleh Presiden," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News