KONTAN.CO.ID - Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan pertamanya di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, pada Jumat (15/8/2025).

Dalam pernyataannya, Prabowo menjelaskan bahwa transisi kepemimpinan nasional dari pemerintahan Joko Widodo ke pemerintahan yang dia pimpin, berjalan dalam semangat persatuan, penuh kehormatan, dan kedewasaan politik. 

"Peralihan kekuasaan yang diakui dunia, sebagai peralihan yang lancar dan sangat baik adalah bukti demokrasi kita matang dan kuat. Tidak semua negara mampu melakukan transisi kepemimpinan dengan baik dan lancar seperti kita," jelasnya. 

Tugu Insurance Berkomitmen Hadirkan Layanan Terpercaya

Dia lantas menceritakan pengalamannya saat berada di luar negeri, banyak pemimpin negara sahabat yang bertanya bagaimana Prabowo bisa melakukan hal tersebut. 

"How did you do it? How did Indonesia manage? Kita berhasil karena kita menganut demokrasi yang khas Indonesia, demokrasi yang sejuk, demokrasi yang mempersatukan, bukan demokrasi yang saling gontok-gontokan, saling menjatuhkan, saling maki memaki, saling menghujat, bukan demokrasi yang saling membenci. Inilah yang harus kita pegang teguh," katanya. 

Baca Juga: Sebut Indonesia Hadapi Kebocoran, Presiden: Kalau Dibiarkan, Kita Jadi Negara Gagal!

Menurut Prabowo, dalam suatu negara perlu adanya pengawasan dan transparansi dalam menjalankan suatu kekuasaan.

"Jika ada kekuasaan yang tidak diawasi, maka kekuasaan akan menjadi korup. Kekuasaan yang absolut akan menjadi korup secara absolut," lanjutnya.

Korupsi, kata Prabowo, adalah masalah besar di Indonesia. Ini terlihat dari perilaku korupsi yang terjadi di setiap eselon birokrasi, institusi pemerintah, BUMN, hingga BUMD di Indonesia. 

"Ini bukan perilaku yang harus ditutup-tutupi," katanya.

Baca Juga: Inilah Keberhasilan Presiden RI Ke-1 hingga Ke-7 di Mata Prabowo

Prabowo bilang, setelah 299 hari dirinya memimpin, dia semakin mengetahui betapa besar tantangan dan penyelewengan yang dihadapi rakyat Indonesia. Hal ini tidak baik dan harus dilaporkan kepada wakil-wakil rakyat.   

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News