KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto membela komposisi pemerintahan dan kabinetnya yang kerap disebut sebagai kabinet gemuk. Menurut Prabowo, besarnya koalisi pemerintahan diperlukan untuk menjaga stabilitas dalam mengelola Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk hampir 300 juta jiwa. Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam pidato penutupan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU), Senin (31/8/2026).
Prabowo mengatakan Indonesia merupakan negara besar dengan sistem demokrasi yang membuat pemerintahan perlu membangun koalisi. Saat ini, koalisi pemerintahannya mencakup tujuh dari delapan partai yang ada di parlemen. “Karena demokrasi, saya harus berkoalisi. Berkoalisi itu untuk memimpin dan mengurus negara yang sebentar lagi 300 juta orang,” kata Prabowo, mengutip siaran langsung di Youtube Sekertartiat Presiden, Senin (31/8/2026).
Baca Juga: Gus Kikin Terpilih Jadi Ketua Umum PBNU Periode 2026-2031 Sebagaimana diketahui, pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (Kabinet Merah Putih), terdapat total 49 kementerian. Menurutnya, Indonesia merupakan negara terbesar keempat di dunia. Dengan skala tersebut, Prabowo menilai pemerintahan Indonesia tidak mungkin hanya mengandalkan satu partai politik. “Tidak mungkin negara sebesar ini dipimpin hanya satu partai,” ujarnya. Prabowo kemudian menyinggung kondisi pemerintahan di sejumlah negara lain untuk menggambarkan pentingnya stabilitas politik. Dia mencontohkan Jepang dan Inggris yang menurutnya mengalami pergantian perdana menteri dalam beberapa tahun terakhir. Bagaimanapun, kata Prabowo pemerintahan membutuhkan stabilitas, ketenangan. Atas dasar itu, Prabowo menilai koalisi besar yang dibangun pemerintahannya menjadi bagian dari upaya menciptakan stabilitas dalam menjalankan pemerintahan. “Pemerintah koalisi yang saya pimpin termasuk besar, tujuh partai dari delapan partai parlementer,” ujarnya. Prabowo juga menanggapi kritik terhadap struktur kabinet pemerintahannya yang pernah disebut sebagai ‘kabinet gemuk’ dan tidak efisien. Menurut dia, ukuran kabinet tidak dapat semata-mata digunakan untuk menilai efisiensi sebuah pemerintahan. Prabowo membandingkannya dengan Timor Leste yang memiliki jumlah penduduk sekitar satu juta orang tetapi memiliki kabinet dengan 28 anggota. Meski demikian, Prabowo mengatakan ukuran kabinet bukan inti dari argumen yang disampaikannya. Dia justru menekankan bahwa pemerintah tetap melakukan efisiensi di tengah struktur pemerintahan yang besar.
Baca Juga: Presiden Prabowo Hadiri Penutupan Muktamar NU di Jombang Dalam pidatonya, Prabowo mengklaim pemerintah telah menutup 290 BUMN yang dinilai tidak menguntungkan atau tidak memiliki kinerja baik. Langkah tersebut, telah menghasilkan penghematan sekitar Rp 50 triliun. Prabowo juga menyebut pemerintah berencana menutup sedikitnya 700 BUMN lagi hingga 31 Desember 2026.
Dengan langkah tersebut, dia memperkirakan jumlah BUMN nantinya hanya tersisa sekitar 200–250 perusahaan. Prabowo berharap langkah efisiensi tersebut dapat menghasilkan penghematan sekitar Rp100 triliun dari biaya overhead, biaya rutin, serta gaji direksi dan komisaris. Dia menambahkan, penghematan pemerintah di berbagai bidang saat ini telah mencapai lebih dari Rp200 triliun dan mendekati Rp300 triliun setiap tahun. Uang hasil efisiensi tersebut, kata Prabowo, akan dialihkan untuk program-program yang ditujukan bagi masyarakat. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News