KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana membentuk 41 kementerian dalam kabinetnya, naik dari 34 menteri di era Presiden Joko Widodo.

Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti menilai, semakin banyak kementerian dalam kabinet pemerintahan, justru akan membebani anggaran negara.

“Makin gemoy kabinet, maka makin besar belanja rutinnya. Jadi kabinet yang ramping aja,” tutur Esther dalam diskusi publik, Kamis (11/7).

Baca Juga: Faisal Basri: Siap-Siap Stabilitas Makro Goyang Jika Batas Defisit APBN Dihapus

Ia mencontohkan, dalam lima tahun terakhir porsi belanja pegawai masih menjadi yang terbesar bila dibandingkan dengan belanja modal yang justru sangat bermanfaat bagi ekonomi.

Dalam kesempatan yang sama, Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai, jumlah Menteri yang sedikit justru merupakan indikasi yang kuat dan keefektifan pemerintah.

Jumlah kementerian Indonesia saat ini yakni sebesar 34, tercatat lebih banyak bila dibandingkan dengan India sebesar 31, China 24, Thailand 21, Korea Selatan 19, Vietnam dan Singapura 18, dan Amerika Serikat sebanyak 14 kementerian.

Baca Juga: Prabowo Pastikan Ikuti Rekomendasi BPK Saat Menjalankan Pemerintahan

“Justru negara-negara yang menterinya banyak justru pemerintahannya tidak efektif,” tutur Wijayanto.

Ia juga menyebut, tidak ada korelasi antara jumlah menteri dalam kabinet dengan sistem pemerintahan (parlementer/presidensial) dan bentuk negara (federal/kesatuan). 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli