KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto membuka peluang pembentukan pengadilan ad hoc khusus untuk mengusut pengurus dan direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diduga bermasalah hingga 30 tahun ke belakang.

Namun, Prabowo juga membuka opsi pemberian amnesti khusus bagi pengurus BUMN yang mengakui kesalahan dan menyatakan bertobat. Ia menyerahkan keputusan mengenai opsi tersebut kepada para wakil rakyat.

Prabowo mengatakan pemerintah menemukan persoalan besar dalam struktur BUMN setelah Danantara mulai dibuka. Salah satunya adalah jumlah BUMN yang jauh lebih banyak dari perkiraan pemerintah.

“Ketika kita buka Danantara, kita menemukan ada 1.074 BUMN dan BUMN itu ada yang punya anak perusahaan, cucu perusahaan bahkan cicit perusahaan,” ujar Prabowo dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI bersama DPR RI dan DPD RI, Jumat (14/8/2026).

Baca Juga: Prabowo Bercanda soal Purbaya: Saya Umumkan Subsidi Ditambah, Beliau Mengkerut

Menurutnya, sebelum dilakukan penataan, ia memperkirakan jumlah BUMN hanya berada di kisaran 300 hingga 400 perusahaan. Namun, hasil yang ditemukan justru mencapai 1.074 entitas.

Prabowo menilai kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan tata kelola BUMN. Ia bahkan mengatakan sejumlah BUMN selama ini seolah dapat menjalankan kegiatan tanpa mempertanggungjawabkannya kepada negara.

“BUMN-BUMN ini kadang-kadang bekerja seenaknya, tidak bertanggung jawab pada bangsa dan negara. Pemerintah tidak dianggap,” tegasnya.

Atas kondisi tersebut, Prabowo mempertimbangkan langkah hukum terhadap pengurus BUMN yang bermasalah.

“Mungkin kalau kita bentuk suatu pengadilan ad hoc khusus untuk kita usut pengurus-pengurus direksi 30 tahun ke belakang mungkin,” kata Prabowo.

Meski demikian, Prabowo juga mempertimbangkan pendekatan lain bagi mereka yang bersedia mengakui kesalahan. Ia mengatakan dapat memberikan peluang amnesti khusus, namun keputusan tersebut bukan berada di tangannya sendiri.

Baca Juga: Banyak Penyelundupan, Prabowo Minta Purbaya Usut Bea Cukai

“Saya menghadap majelis, BUMN, kalau perlu saya minta kalau perlu beri peluang amnesti khusus untuk mereka yang taubat, mereka yang sadar yang mengakui. Nah ini saya serahkan pada wakil rakyat untuk memutuskan,” ujarnya.

Prabowo menilai persoalan BUMN tidak dapat dibiarkan berlarut-larut. Ia menyebut terdapat terlalu banyak perusahaan negara yang tidak produktif dan terus mengalami kerugian.

Bahkan, Prabowo menuding terdapat BUMN yang membuat laporan seolah-olah mencatat keuntungan meski kondisi sebenarnya bermasalah.

“Saudara-saudara terlalu banyak BUMN tidak produktif rugi terus laporan untung, ngarang saja itu laporannya,” kata Prabowo.

Karena itu, pemerintah saat ini melakukan restrukturisasi besar-besaran terhadap BUMN. Prabowo mengatakan langkah tersebut diperlukan untuk menghilangkan berbagai praktik yang dinilai merugikan negara.

Ia menargetkan jumlah BUMN akan dipangkas menjadi paling banyak 300 perusahaan pada akhir 2026.

Baca Juga: Prabowo Targetkan Swasembada Bawang Putih dalam 3 Tahun

“Hari ini kita telah menutup 290 BUMN. Pada Desember 31 2026 kita target hanya akan memiliki paling banyak 300 BUMN. 750 BUMN lebih akan kita tutup,” ujar Prabowo.

Menurutnya, hanya BUMN yang produktif dan mampu menciptakan nilai tambah bagi masyarakat yang akan dipertahankan.

Prabowo menyebut restrukturisasi tersebut sebagai salah satu upaya perampingan BUMN terbesar. Ia juga mengatakan efisiensi yang dilakukan telah memberikan penghematan signifikan bagi negara.

“Ini restrukturisasi koperasi terbesar di dunia. Dengan perampingan BUMN, hari ini saja kita telah hemat biaya overhead Rp 50 triliun hanya dari gaji direksi, komisaris, sewa gedung, sewa mobil, perjalanan dinas,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News