KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menggelar pertemuan dengan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI untuk membahas tindak lanjut surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pertemuan tersebut merupakan bagian dari koordinasi antarlembaga negara untuk membahas mekanisme konstitusional menyusul pengunduran diri Gibran.

Yusril mengaku mendapat undangan untuk menghadiri pertemuan di Istana Kepresidenan pada Kamis (12/11/2026) pukul 13.30 WIB.

Baca Juga: Yusril Ungkap Alasan Gibran Mundur dari Wapres: Atas Kemauan Sendiri

Pertemuan itu juga dijadwalkan dihadiri sejumlah menteri, pimpinan MPR, serta unsur Komisi III DPR.

“Saya diberitahu untuk datang ke istana jam 01.30 hari ini untuk mengadakan pertemuan. Saya dengar juga di samping beberapa menteri, juga akan hadir pimpinan MPR dan juga Komisi III DPR,” ujar Yusril di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Menurut Yusril, pertemuan tersebut akan membahas langkah yang perlu dilakukan setelah Gibran menyampaikan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo dan MPR.

Ia menjelaskan, koordinasi antara Presiden dan MPR diperlukan karena pengunduran diri wakil presiden berkaitan dengan kewenangan MPR serta kewajiban Presiden untuk menindaklanjuti kekosongan jabatan tersebut.

“Ini paling merupakan satu rapat kayak konsultasi begitu, bagaimana penyelenggaraan tindak lanjut dari surat pengunduran diri wakil presiden karena ini menyangkut tugas dan kewenangan MPR dan juga menyangkut kewajiban presiden menindaklanjuti kekosongan wakil presiden,” jelasnya.

Yusril menegaskan, pertemuan tersebut bukan agenda penyerahan dua nama calon wakil presiden pengganti dari Presiden kepada MPR.

Baca Juga: PDI-P Sebut Mundurnya Gibran Harus Jadi Momentum Koreksi Demokrasi

Menurut dia, pengajuan calon pengganti akan dilakukan melalui mekanisme resmi setelah MPR menyampaikan pemberitahuan mengenai kekosongan jabatan kepada Presiden.

“Koordinasi itu boleh dilakukan antar lembaga negara, dalam hal ini presiden dan Majelis Permusyawaratan Rakyat,” katanya.

Lebih lanjut, Yusril menjelaskan, setelah MPR secara resmi memberitahukan adanya kekosongan jabatan wakil presiden, Presiden harus mengajukan dua nama calon untuk dipilih oleh MPR.

Mekanisme tersebut mengacu pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan itu mengatur bahwa MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden paling lambat 60 hari sejak terjadi kekosongan jabatan.

Dengan mekanisme tersebut, pengisian jabatan wakil presiden pengganti dilakukan melalui pemilihan oleh MPR, bukan melalui pemilihan umum langsung oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Baca Juga: Sandiaga Uno Buka Suara Soal Dampak Mundurnya Gibran ke Kondisi Ekonomi Indonesia

Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka telah menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden RI kepada MPR.

Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan, pimpinan MPR telah bertemu dengan Gibran di Gedung Nusantara III pada Kamis (12/11/2026). Pertemuan internal tersebut berlangsung sekitar 20 menit.

“Dalam pertemuan itu, Mas Gibran menyampaikan maksud dari kedatangannya menemui kami, menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan Wapres,” kata Muzani dalam konferensi pers di Gedung Nusantara III, Kamis (12/11/2026).

Muzani mengatakan, surat yang disampaikan kepada MPR tersebut sama dengan surat yang telah diserahkan Gibran kepada Presiden Prabowo Subianto.

Atas surat pengunduran diri itu, Gibran meminta MPR segera memprosesnya sesuai dengan ketentuan ketatanegaraan yang berlaku.

Muzani menambahkan, pimpinan MPR akan menggelar rapat gabungan yang melibatkan pimpinan fraksi dan kelompok DPD untuk menentukan langkah tindak lanjut atas surat tersebut.

Baca Juga: Wamenko Drajad Minta Penegakan Aturan Pasar Modal Dipercepat

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News