KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pengakuan calon presiden 02 Prabowo Subianto yang menguasai lahan ratusan ribu hektare cermin ketimpangan penguasaan lahan di Indonesia.

Selama ini Prabowo kerap menyebut 1% populasi konglomerat di Indonesia menguasai 80% lahan.

Di debat capres pada Minggu (17/2) malam, Prabowo mempersilakan negara mengambil tanahnya karena memang berstatus HGU tapi dengan syarat.

Ia mengaku akan mengolah tanah itu ketimbang diberikan ke tangan asing.

Ketua tim juru kampanye hutan Greenpeace, Arie Rompas, menilai ucapan Prabowo membuktikan dirinya masuk segelintir orang yang menguasai tanah di Indonesia.

"Itu cerminan ketimpangan penguasaan lahan jika dibandingkan dengan jutaan rakyat yang bekerja di sektor pertanian yang tidak memiliki tanah atau buruh tani di negeri ini," kata Arie Rompas di Jakarta, Senin (18/2).

Selama ini terbukti kepemilikan lahan lebih banyak dikuasai korporasi ketimbang rakyat kecil.

Padahal, sambung Arie, ketika rakyat kecil mendapat hak tanah otomatis akan menyokong ekonomi dan penghidupan mereka.

"Prabowo adalah salah satu pemain bisnis penggunaan lahan,” Arie menegaskan.

Terpisah, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih menilai Prabowo sangat muskil menerapkan kebijakan reforma agraria.

Gagasan reforma agraria yang Prabowo canangkan kontradiktif dengan fakta penguasaan lahan ratusan ribu hektare.

Kenyataan ini tak sejalan dengan keadilan agraria, di mana tidak ada konsentrasi berlebihan dalam penguasaan dan pemanfaatan atas tanah ke segelintir orang.

“Bagaimana Prabowo akan melakukan reforma agraria jika ia sendiri adalah salah satu orang yang menguasai ratusan ribu hektare tanah di berbagai wilayah di Indonesia, yang justru menyebabkan ketimpangan kepenguasaan agraria,” ucap Henry.

Menurut Henry, langkah capres 01 Jokowi sebenarnya lebih konkret melakukan reforma agraria. Di antaranya, Jokowi mencoba meningkatkan kesejahteraan dan mewujudkan kedaulatan pangan.

Selain itu memberikan sertifikat bagi masyarakat pemilik tanah sehingga bisa jadi agunan ke bank.

Selama ini Jokowi telah mendistribusikan lahan ke petani kecil dan masyarakat adat dan akan terus melanjutkan kebijakan ini masa mendatang.

"Pemerintahan Jokowi tidak ada menerbitkan izin-izin penggunaan lahan baru bagi perusahaan-perusahaan besar," ucap dia.

"Berbeda jauh dengan pemerintahan sebelumnya yang murah hati terhadap perusahaan-perusahaan tersebut," Henry menegaskan.

Editor: Yudho Winarto