KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah menyiapkan pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis sebagai langkah untuk memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan komoditas sekaligus meningkatkan peran dalam pembentukan harga komoditas nasional.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan bursa tersebut mulai beroperasi pada 1 Januari 2027. Penyelenggaraannya akan berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Prabowo mengatakan, Indonesia selama puluhan tahun telah menjadi salah satu produsen besar berbagai komoditas strategis dunia. Komoditas tersebut antara lain kelapa sawit, nikel, timah, batu bara, kopi, emas hingga karet.

Namun, menurut Prabowo, harga sejumlah komoditas strategis yang dihasilkan Indonesia masih banyak ditentukan melalui bursa komoditas di luar negeri.

"Kita yang punya barang, orang lain yang menentukan harganya. Saya tidak mengerti di mana diajarkan ilmu ekonomi seperti ini," ujar Prabowo dalam Pidato Kenegaraan Penyampaian RUU APBN 2027, Jumat (14/8/2026).

Baca Juga: Perempuan dan Anak Muda Semakin Kepincut Golf, Industri Mulai Berbenah

Menurut Prabowo, kondisi tersebut perlu diubah agar Indonesia memiliki peran lebih besar dalam menentukan harga komoditas yang berasal dari sumber daya alam dan produksi masyarakat dalam negeri.

Ia pun meminta dukungan DPR RI untuk merealisasikan pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis tersebut.

Prabowo menegaskan pemerintah tidak harus menjual komoditas apabila pembeli tidak bersedia membayar sesuai dengan harga yang ditetapkan Indonesia.

"Kalau mereka tidak mau membayar sesuai harga yang kita pasang, enggak usah beli. Lebih baik komoditas itu di tanah untuk anak cucu kita," katanya.

Meski demikian, Prabowo menekankan bahwa pemerintah tetap perlu mempertimbangkan mekanisme pasar dalam menentukan harga komoditas. Ia mengakui bahwa penetapan harga yang terlalu tinggi juga tidak rasional secara ekonomi.

Baca Juga: PHE Garap Potensi Natural Hydrogen di Ampana, Bidik Peran Lead Operator

"Yang paling penting bursanya di bumi Republik Indonesia," tegasnya.

Prabowo mengatakan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis akan segera dioperasikan dengan pengawasan OJK. Kehadiran bursa ini diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan komoditas strategis dan meningkatkan kedaulatan dalam pembentukan harga.

Pemerintah juga menargetkan regulasi mengenai penyelenggaraan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis segera dibahas bersama DPR RI. Aturan tersebut ditargetkan dapat diterbitkan paling lambat 17 September 2026.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News