KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) telah memonitor lebih dari 6.500 transaksi ekspor komoditas strategis Indonesia sejak mulai beroperasi pada 1 Juni 2026. Dari pemantauan tersebut, Prabowo mengatakan DSI menemukan potensi tambahan devisa hingga US$5 miliar. Potensi tersebut berasal dari perbedaan dan penyesuaian harga serta pembayaran devisa hasil ekspor. “Lebih dari 6.500 transaksi ekspor tiga komoditas telah dimonitor oleh DSI. DSI telah menemukan potensi tambahan US$5 miliar hanya dari perbedaan dan penyesuaian harga, dari pembayaran devisa hasil ekspor,” ujar Prabowo dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI bersama DPR RI dan DPD RI, Jumat (14/8/2026).
Baca Juga: Prabowo Ungkap Indonesia Kekurangan 84.781 Dokter Umum Prabowo mengatakan, pemantauan tersebut dilakukan terhadap tiga komoditas strategis pada tahap awal, yakni batubara, kelapa sawit atau
crude palm oil (CPO), dan besi baja. Menurutnya, dalam waktu 2 bulan 13 hari sejak beroperasi, DSI telah mengelola devisa ekspor senilai US$ 14 miliar yang berasal dari ketiga komoditas tersebut. Lebih lanjut, Prabowo menjelaskan, pembentukan DSI merupakan bagian dari upaya pemerintah memperbaiki tata kelola ekspor komoditas strategis Indonesia. DSI dibentuk sebagai pintu tunggal untuk proses pengelolaan ekspor komoditas Indonesia. Menurut Prabowo, sistem tersebut memungkinkan pemerintah memantau secara lebih rinci volume komoditas yang dimuat ke kapal, nilai yang dilaporkan dalam dokumen, hingga jumlah komoditas yang sampai ke negara tujuan. “Prosesing-nya bukan satu PT yang menguasai komoditas dan mengekspor, tidak. Tapi sekarang kita bisa monitor berapa yang muat di atas kapal, berapa ton, berapa yang dilaporkan di atas kertas, berapa yang sampai ke tujuan ekspor,” ujar Prabowo. Ia menilai mekanisme tersebut diperlukan untuk mencegah terjadinya perbedaan antara laporan ekspor di Indonesia dengan laporan di negara tujuan.
Baca Juga: Prabowo Pamer BUMN Makin Cuan, Laba Melonjak 75,3% Jadi Rp 326 Triliun di 2025 Prabowo kemudian mencontohkan perdagangan CPO Indonesia. Ia mengatakan sebelumnya minyak sawit mentah Indonesia dijual dengan harga sekitar Rp 15.000 per kilogram di pelabuhan Indonesia atau secara
free on board (FOB). Sementara itu, Prabowo menyebut, harga CPO di bursa Rotterdam mencapai sekitar Rp 27.000 per kilogram. Padahal, menurutnya, Belanda tidak memiliki perkebunan kelapa sawit. “Artinya, sesungguhnya kita hilang hampir 50% nilai komoditas kita,” katanya. Atas kondisi tersebut, pemerintah membentuk DSI yang diumumkan Prabowo pada 20 Mei 2026, bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional. Ke depan, cakupan pengawasan DSI akan diperluas. Prabowo mengatakan DSI akan meningkatkan pengawasan hingga mencakup 50 pelabuhan yang tersebar di 25 provinsi. Tak hanya tiga komoditas, pemerintah juga menargetkan DSI dapat mengelola seluruh komoditas ekspor Indonesia. Prabowo berharap, perluasan pengawasan tersebut dapat meningkatkan penerimaan dan devisa yang masuk ke Indonesia. Ia menilai masih terdapat potensi besar yang dapat dioptimalkan dari perdagangan komoditas ekspor nasional.
Baca Juga: Prabowo Apresiasi Kinerja Danantara, Usulkan Pimpinan dapat Bintang Kehormatan “Bayangkan dalam waktu yang akan datang, semua komoditas ekspor kita akan dimonitor dan dikelola oleh DSI, berapa peningkatan hasil yang masuk negara,” ujar Prabowo. Prabowo menegaskan, pemerintah tidak ingin kekayaan Indonesia hanya memberikan keuntungan bagi segelintir pihak, terlebih jika manfaat ekonominya justru lebih banyak dinikmati pihak di luar negeri. “Kita tidak ingin lagi bangsa Indonesia dicurangi. Kekayaan Indonesia tidak boleh memperkaya segelintir orang apalagi di luar negeri, dan meninggalkan rakyatnya sendiri hidup susah,” tegasnya.
Menurut Prabowo, penguatan tata kelola ekspor tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan nilai ekonomi komoditas Indonesia dapat memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat dan negara. Ia mengatakan pemerintah tetap terbuka terhadap masukan dari berbagai pihak dalam menjalankan kebijakan tersebut. Namun, Prabowo menegaskan pemerintah akan tetap melanjutkan kebijakan yang dinilai sesuai dengan kepentingan nasional. “Kita tidak mau dibuat repot oleh bangsa lain, tapi kita terbuka untuk masukan,” pungkas Prabowo. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
