KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto menargetkan percepatan operasional lebih dari 25.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dalam 2–3 bulan ke depan. Langkah agresif ini diklaim sebagai upaya memperkuat ekonomi kerakyatan sekaligus memotong rantai distribusi pangan. Hanya saja, kalangan ekonom menilai program tersebut dipaksakan tanpa kesiapan fundamental.
Baca Juga: Kebijakan May Day, Kadin Nilai Bisa Dongkrak Ekonomi Asal Iklim Usaha Terjaga Center of Economic and Law Studies (Celios) menilai percepatan tersebut lebih bernuansa politis ketimbang berbasis kesiapan teknis. Direktur Ekonomi Digital Celios, Nailul Huda, menyebut pemerintah ingin memastikan program unggulan presiden terlihat sukses dalam waktu singkat, meskipun fondasi kelembagaannya belum terbentuk. “Semua aspek dalam pengembangan KDKMP ini sangat bermasalah. Aspek paling dasar seperti anggota dan rapat anggota tahunan saja belum ada wujudnya,” ujar Nailul kepada Kontan, Minggu (3/5/2026). Ia menyoroti bahwa skema yang dijalankan justru menyerupai korporasi, bukan koperasi. Peran pemerintah melalui PT Agrinas Pangan dinilai terlalu dominan, mulai dari pembangunan infrastruktur, pengadaan kendaraan, hingga rekrutmen pengurus.
Baca Juga: Impor Pangan Diperketat, Pengamat Ingatkan Risiko ke Industri “Semua sistem dibuat seperti korporasi. Tidak ada unsur koperasi sama sekali,” tegasnya. Celios mempertanyakan urgensi memperbanyak jumlah koperasi dalam waktu singkat tanpa kejelasan kesiapan di lapangan, termasuk lokasi operasional dan kesiapan anggota. Hingga kini, belum ada transparansi wilayah mana saja yang siap menjalankan KDKMP secara efektif maupun indikator kesiapan yang digunakan pemerintah. Lebih jauh, Huda menilai program ini berpotensi mengganggu ekosistem ekonomi lokal yang sudah berjalan. Kehadiran koperasi dengan dukungan negara berisiko menekan pelaku usaha kecil yang telah eksis, termasuk warung rakyat dan jaringan distribusi informal. “Pelaku usaha dipaksa berbagi pasar dengan KDKMP. Bahkan ada potensi pemerintah mengerem minimarket dan warung rakyat demi program ini. Dampaknya bisa minus bagi ekonomi daerah,” ujarnya.
Baca Juga: Impor Bahan Baku Pakan Diperketat, Peternak Ayam Waspadai Kenaikan Biaya Pakan Ia juga mengingatkan potensi beban fiskal dan pembiayaan yang tidak efisien. Skema pembiayaan yang sebelumnya dikaitkan dengan dana desa dinilai berisiko, sehingga Celios mendorong evaluasi menyeluruh, termasuk penghentian program jika terbukti tidak layak. “Program ini calon gagal berikutnya. Tidak lebih dari dua tahun bisa tutup. Utang yang dibebankan harus dibatalkan dan menjadi tanggung jawab PT Agrinas Pangan ke perbankan,” katanya. Sebagai Informasi, Presideb Prabowo Subianto menyebut pembangunan koperasi akan dilakukan dalam skala masif dan waktu singkat.
Pemerintah bahkan menargetkan total 81.000 koperasi di seluruh Indonesia, lengkap dengan fasilitas fisik seperti gudang,
cold storage, gerai, hingga kendaraan operasional untuk menopang distribusi hasil pertanian dan perikanan. “Dalam 2–3 bulan kita resmikan lebih dari 25.000 koperasi. Ini bukan di atas kertas, melainkan koperasi fisik,” ujar Prabowo Pemerintah juga mengaitkan program ini dengan penciptaan lapangan kerja, dengan asumsi satu koperasi menyerap sekitar 18 tenaga kerja. Artinya, proyek ini berpotensi membuka lebih dari satu juta pekerjaan baru. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
