KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun depan akan dialokasikan untuk pembayaran bunga utang yang diperkirakan akan cukup besar.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Anggaran Isa Rachmawatarwata pada saat  Rapat Panja Kebijakan Belanja Pusat di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Selasa (25/6).

Isa menyebut belanja non kementerian/lembaga (K/l) pada tahun 2025 yang termasuk besar selain subsidi adalah belanja untuk pembayaran bunga utang.

"Di 2025, selain subsidi, yang besar itu adalah pembayaran bunga utang," ujar Isa di Banggar DPR RI, Selasa (25/6).

Menurutnya, besarnya pembayaran bunga utang tersebut sebagai konsekuensi dari banyaknya penerbitan surat utang untuk memitigasi pandemi Covid-19 yang lalu.

Oleh karena itu, pemerintah akan memastikan bahwa alokasi anggaran untuk pembayaran bunga utang pada tahun depan bisa tepat waktu dan tepat jumlah.

Baca Juga: Keberlanjutan Proyek IKN Masuk dalam APBN Prabowo-Gibran

"Kita akan terus lakukan berbagai upaya untuk melakukan efisiensi bunga utang, dan tidak kalah penting terjadi pendalaman pasar SBN di dalam negeri sehingga kita tidak mudah terkena shock apabila ada perubahan di lingkungan eksternal," kata Isa.

Asal tahu saja, dalam Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 76 Tahun 2024 tentang APBN 2024, pemerintah mengalokasikan pembayaran bunga utang sebesar Rp 497,3 triliun, atau naik 11,55% dari realisasi tahun 2023.

Jumlah tersebut meliputi pembayaran bunga utang dalam negeri Rp 456,8 triliun dengan bunga utang luar negeri sebesar Rp 40,4 triliun. Namun dibandingkan total belanja negara tahun 2023, alokasi pembayaran bunga utang itu setara 14,96%.

Rasionya tertinggi dibandingkan lima tahun terakhir. Berdasarkan perhitungan KONTAN, rasio pembayaran bunga utang terhadap belanja negara tahun 2019 mencapai 11,93%, kemudian tahun 2020 sebesar 12,1%, tahun 2021 sebesar 12,32%, 2022 sebesar 12,48% dan tahun 2023 sebesar 14,09%.

Memang pemerintah belum mengungkap secara gamblang besaran alokasi pembayaran bunga utang dalam RAPBN 2025.

Namun, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI sempat mengansumsikan bahwa belanja negara APBN 2025 berkisar Rp 3.500 triliun hingga Rp 3.540 triliun. Nah, sebesar Rp 840 triliun untuk belanja pegawai dan Rp 500 triliun untuk belanja subsidi dan kompensasi.

Belum lagi, sebesar Rp 561 triliun dialokasikan untuk cicilan bunga utang dan transfer ke daerah sebesar Rp 900 triliun.

Baca Juga: Jokowi Minta Kemenkeu Masukkan Visi Misi Prabowo-Gibran ke RAPBN 2025

"Itu kan sebenarnya kita sudah bisa hitung, sehingga kalau muatannya terlalu banyak di dalam prioritas nasional yang mau dicapai, akhirnya tidak akan tercapai," kata Said, Senin (24/6).

Apabila berpatokan dengan angka cicilan bunga utang sebesar Rp 561 triliun tersebut, maka dipastikan ada kenaikan alokasi pembayaran bunga utang yang harus ditanggung pemerintahan Prabowo-Gibran.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Anna Suci Perwitasari