KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Fitch Ratings menilai kebijakan ekonomi Indonesia kemungkinan besar tidak akan berubah di bawah kepresidenan Prabowo Subianto.

Namun, mereka melihat ketidakpastian seputar kebijakan fiskal jangka menengah telah meningkat.

Menteri Pertahanan Prabowo telah mengklaim kemenangan dalam pemilihan presiden yang diadakan pada tanggal 14 Februari berdasarkan hasil 'hitung cepat' tidak resmi.

Jika dikonfirmasi, hasil ini akan menghindari perlunya kontes putaran kedua di bulan Juni dan mengurangi ketidakpastian politik jangka pendek.

Baca Juga: Kredit Perbankan Tumbuh Tinggi pada Awal Tahun, Ini Pendorongnya

Dalam risetnya, Selasa (20/2), Fitch mengantisipasi bahwa Prabowo akan mempertahankan fokus pada pembangunan infrastruktur, termasuk di ibu kota baru yang sedang dibangun.

Selain itu mempertahankan upaya pemerintah saat ini untuk mendukung hilirisasi komoditas dan memperluas manufaktur baterai dan kendaraan listrik.

"Kami memperkirakan pertumbuhan PDB riil akan tetap berada di sekitar atau sedikit di atas 5% tahun ini dan tahun depan, yang akan sejalan dengan hasil sebelum pandemi," tulisnya.

Fitch memperkirakan pengaturan kebijakan moneter dan fiskal akan tetap mendukung stabilitas ekonomi makro, setidaknya selama sisa tahun ini.

Baca Juga: Target Pertumbuhan Ekonomi 5,3%-5,6% pada 2025 Dinilai Tak Realistis

Namun demikian, mereka percaya bahwa risiko fiskal jangka menengah telah meningkat, mengingat beberapa janji kampanye Prabowo, termasuk program makan siang dan susu gratis di sekolah yang dapat menelan biaya sekitar 2% dari PDB per tahun.

Menurut Fitch, pernyataan Prabowo bahwa Indonesia dapat mempertahankan rasio utang pemerintah/PDB yang jauh lebih tinggi juga menunjukkan risiko terhadap proyeksi fiskal dasarnya.

"Namun, ia juga menyerukan agar Indonesia meningkatkan pendapatan pemerintah terhadap PDB secara signifikan," paparnya.

Skenario dasar Fitch adalah utang pemerintah Indonesia akan tetap berada pada jalur penurunan yang bertahap. Hal ini mengasumsikan bahwa akan ada dukungan yang luas di parlemen baru untuk kebijakan fiskal yang hati-hati dan defisit fiskal di bawah 3% dari PDB.

Baca Juga: Defisit APBN 2024 Berpeluang Melebar Menjadi 2,8% dari PDB, Ini Sebabnya

Indonesia memiliki batasan defisit anggaran yang diamanatkan secara hukum sebesar 3% dari PDB, meskipun hal ini dilonggarkan untuk sementara waktu selama pandemi Covid-19.

Editor: Yudho Winarto