KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto menjanjikan seluruh anak Indonesia akan mendapatkan makan bergizi gratis (MBG) pada akhir tahun ini. 

Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios) Media Wahyudi Askar menilai keinginan presiden ini justru akan menimbulkan masalah baru seperti potensi besar pelaksanaan program yang tidak bisa menyasar kelompok rentang. 

"Ini bisa miss targeting karena MBG jadi salah sasaran, sama seperti subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang banyak dinikmati oleh orang kaya," kata Media dalam rilis rapor 100 hari kerja Kabinet Prabowo Gibran, di Jakarta, Selasa (21/1). 

Nusa Halmahera Minerals Bawa Semangat Menambang Dengan Hati ke Minerba Convex 2025

Selain itu, menurutnya, rencana ini sulit dikabulkan, jika melihat kondisi fiskal pemerintah yang sangat terbatas. 

Baca Juga: Prabowo Targetkan Seluruh Anak Dapat Makan Bergizi Gratis pada Akhir 2025

Celios menghitung jika program ini menyasar seluruh anak di Indonesia akan membutuhkan anggaran mencapai Rp 400 triliun. Jauh lebih besar dari anggaran yang dikucurkan yakni Rp 71 triliun di tahun 2025. 

"Kalau untuk menyasar semua anak hampir Rp 400 triliun dan ini hampir tidak mungkin karena struktur fiskal kita yang tidak memungkinkan," urainya. 

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta maaf kepada orangtua dan anak-anak di Indonesia yang belum menerima makan bergizi gratis karena proses distribusinya tidak mudah dilakukan untuk seluruh rakyat. 

Kendati begitu, ia berjanji, seluruh anak Indonesia akan dapat makan bergizi di akhir tahun 2025. 

Prabowo menyebutkan, jumlah penerima manfaat akan ditambah seiring waktu hingga akhir tahun. 

Baca Juga: Telan Biaya Jumbo, Ini Alasan Prabowo Tetap Jalankan Program Makan Bergizi Gratis

Tahapan ini turut mempertimbangkan kesiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di Indonesia. 

"Tapi saya yakini bahwa tahun 2025, akhir 2025, semua anak Indonesia akan dapat makan bergizi. Tapi bahwa tidak bisa seketika, ini secara fisik tidak mungkin. Secara administrasi tidak mungkin," kata Prabowo usai meresmikan proyek strategis ketenagalistrikan di 18 provinsi di PLTA Jatigede, Sumedang, Jawa Barat, Senin (20/1).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News