KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto berencana memperluas lahan sawit di tanah air di tengah gencarnya tuduhan deforestasi yang dilakukan Uni Eropa terhadap komoditas ini. 

Prabowo mengatakan bahwa komoditas unggulan ini menjadi primadona di pasar global. Bahkan, menurutnya banyak negara yang takut tidak mendapatkan pasokan sawit dari dalam negeri. 

"Saya kira ke depan kita tambah kelapa sawit, tidak usah takut kata mereka membahayakan bahwa kelapa sawit deforestasi," kata Prabowo dalam Musrenbangnas Dalam Rangka Penyusunan RPJMN 2025-2029 di Kantor Bappenas, Senin (30/12). 

Sulit Cari Emas Fisik? Begini Cara Tetap Raih Cuan di Pasar Emas

Baca Juga: Prospek Harga CPO di 2025, Andalkan Permintaan dari China dan India

Prabowo mengaku tak takut tidak dapat ekspor ke Uni Eropa lantaran mereka menerapkan kebijakan anti deforestasi (EUDR). 

Menurutnya, Uni Eropa sendiri nantinya yang akan merugi lantaran industri coklat hingga kosmetik di sana bergantung pada suplai sawit yang dikirm dari Indonesia. 

"Mereka panik sendiri saat kita ga jual ke sana. Semua industri coklat mereka kacau itu, bikin coklat kan butuh kelapa sawit, kosmetik juga, bingung sendiri mereka," ujar Prabowo. 

Diketahui, komoditas sawit Indonesia terancam tak dapat melakukan ekspor ke pasar Uni Eropa setelah mereka menerapkan kebijakan anti deforestasi (EUDR). 

Baca Juga: Ekspor Minyak Sawit Indonesia Tercatat 2,88 Juta Ton pada Oktober 2024

Dalam beleid yang berlaku pada tahun depan ini mewajibkan setiap perusahaan-perusahaan yang melakukan impor kedelai, daging, sapi coklat, kopi, minyak sawit, kayu, karet dan produk-produk terkait untuk menelisik dan membuktikan bahwa rantai pasok barang yang diimpor tidak berkontribusi terhadap perusakan hutan dunia. 

Bila terbukti membawa kerusakan, maka akan ada denda yang akan dikenakan oleh pemerintah Uni Eropa. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut Indonesia telah menyatakan keberatan terhadap kebijakan itu. 

Baca Juga: Pelaku Usaha Dorong Presiden Prabowo Bentuk Badan Otorita Sawit

Menurutnya, pemerintah masih menegosiasikan isu ini ke dalam Perundingan Indonesia - European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU CEPA).

Namun, hingga kini memang perundingan bersama kedua negara masih alot dan belum menemui titik terang. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News