JAKARTA. Presiden terpilih lebih baik mengoptimalisasi peran perbankan pemerintah dalam mendukung sektor pertanian dan infrastruktur. Langkah ini menjadi solusi terbaik dalam menyatakan keberpihakannya terhadap kedua sektor itu, dibanding dengan pembentukan bank baru yang khusus di kedua sektor itu.

Syahrial Loetan, Pengamat Pembangunan Nasional dalam siaran persnya, Kamis (26/6) mengatakan, "Dari sisi perencanaan pembangunan, saya mendesak presiden terpilih nanti untuk mengoptimalkan saja peran perbankan pemerintah yang ada. Jangan malah menambah jumlah perbankan baru," ujarnya.

Menurut dia, terdapat beberapa kelemahan dan tantangan besar yang akan dihadapi pemerintah dengan rencana pembentukan bank baru khusus pertanian dan infrastruktur. Pertama, upaya membangun bank baru membutuhkan usaha dan tidak mudah. Apalagi periode sang presiden hanya lima tahun, sehingga usaha yang dilakukan dengan periode waktu pemerintahan yang diemban sang presiden, menjadi sulit untuk dievaluasi dan monitoring efektifitas kebijakan itu.

Kedua, bank baru khusus pertanian dan infrastruktur juga harus fokus dalam menuntaskan berbagai permasalahan kebijakan yang kerap mempersulit petani memperoleh kredit bagi peningkatan usahanya. Misalnya, syarat dan ketentuan perbankan dalam memberikan pinjaman untuk sektor pertanian, juga harus memerhatikan berbagai faktor kemampuan petani sebagai nasabah, selain kemampuan dalam mengembalikan pinjaman.

"Seperti, apakah petani tersebut layak sebagai nasabah atau tidak, atau apakah produksi pertaniannya potensial dan bernilai jual atau tidak. Intinya rencana pinjaman yang diharapkan petani acapkali berhenti pada proses administrasi. Padahal disisi lain, petani sangat membutuhkan pinjaman untuk meningkatkan produktifitasnya," kata Syahrial. Dia menambahkan, presiden terpilih dapat memerintahkan perbankan pemerintah untuk fokus memberikan kredit sesuai kebutuhan petani dan investor di sektor infrastruktur.

Ketiga, pembentukan bank baru khusus pertanian dan infrastruktur harus memerhatikan faktor-faktor pendukung lainnya. Seperti masalah pembebasan lahan pada sektor infrastruktur dan aturan kebijakan lain yang acapkali berubah pada kurun waktu tertentu, seperti tarif jalan tol dan sarana irigasi serta pengairan.

"Serta faktor birokrasi dan perijinan yang kerap sulit dipastikan waktu dan besar biaya yang harus dikeluarkan. Artinya, meski masalah birokrasi ada di tangan pemerintah sebagai regulator, namun praktik-praktik high cost economy selalu menghantui iklim investasi di Indonesia," papar Syahrial.

Seperti diketahui, dua pasang calon presiden (capres) nomor urut 1 dan 2, merencanakan pendirian bank baru yang khusus menangani sektor pertanian dan sektor infrastruktur. Tujuannya, untuk mendukung pertumbuhan kedua sektor tersebut dalam mendorong pertumbuhan dan perekonomian nasional.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Uji Agung Santosa