KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto mengarahkan agar Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dilibatkan dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). 

Langkah ini ditujukan untuk memperluas perspektif dalam setiap pengambilan keputusan, namun di sisi lain memunculkan kekhawatiran dari kalangan ekonom terkait independensi dan kredibilitas kebijakan.

Arahan tersebut disampaikan Presiden dalam rapat koordinasi bersama KSSK di Kompleks Istana Merdeka, Senin (27/7/2026).

CEO Danantara Rosan Roeslani mengatakan, kehadiran Danantara diharapkan dapat membuat setiap kebijakan KSSK tidak hanya mempertimbangkan aspek fiskal dan moneter, tetapi juga dampaknya terhadap dunia usaha dan perekonomian secara lebih luas.

Baca Juga: Prabowo Minta Danantara Dilibatkan dalam KSSK

"Arahannya adalah KSSK plus, plus Danantara," ujar Rosan kemarin.

Menurut Rosan, Danantara nantinya akan dilibatkan dalam pertemuan rutin KSSK sebagai bagian dari upaya memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi nasional.

Dengan keterlibatan tersebut, pembahasan di KSSK diharapkan mencakup seluruh ekosistem ekonomi, termasuk sektor usaha.

Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti mengatakan, konsep "KSSK plus Danantara" bertujuan meningkatkan koordinasi antarlembaga, khususnya dalam pelaksanaan berbagai kebijakan strategis di sektor ekonomi.

Sinergi tersebut mencakup Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), serta Danantara.

Meski demikian, secara regulasi komposisi KSSK belum berubah. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK), yang tetap dipertahankan dalam revisi melalui UU Nomor 4 Tahun 2026, menetapkan anggota KSSK hanya terdiri atas Menteri Keuangan sebagai koordinator, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner OJK, dan Ketua Dewan Komisioner LPS. Keempatnya merupakan pemegang hak suara dalam pengambilan keputusan.

Baca Juga: Ekonom Ingatkan Danantara di KSSK Bisa Timbulkan Bias Kebijakan

Di sisi lain, rencana pelibatan Danantara menuai kritik dari Kepala Ekonom Maybank Indonesia Juniman. Menurutnya, keberadaan sovereign wealth fund (SWF) yang juga berperan sebagai pelaku pasar dalam forum pengambilan kebijakan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan mengaburkan independensi keputusan KSSK.

Juniman menilai kondisi tersebut dapat memicu keraguan investor terhadap kredibilitas kebijakan ekonomi Indonesia, terlebih ketika isu independensi kebijakan moneter masih menjadi perhatian lembaga pemeringkat internasional seperti Fitch Ratings dan Moody's.

Ia mengingatkan, jika kepercayaan investor melemah, arus modal berpotensi keluar dari Indonesia sehingga memberi tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan meningkatkan premi risiko investasi.

Baca Juga: Prabowo Minta Danantara Setor Rp 800 Triliun per Tahun ke Negara

Selain itu, investasi asing langsung (FDI) maupun investasi domestik berpotensi melambat karena pelaku usaha cenderung menunggu hingga kepastian mengenai independensi dan akuntabilitas kebijakan kembali terjaga.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News