KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto meminta pengawasan terhadap aktivitas penyelundupan diperkuat menyusul masih ditemukannya berbagai praktik ilegal di wilayah Indonesia.

Prabowo secara khusus meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ikut mengusut peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam persoalan tersebut. Menurutnya, pengawasan terhadap aktivitas ilegal perlu dilakukan secara menyeluruh dan tidak hanya menyasar satu institusi.

Sebelumnya, Prabowo mengungkapkan bahwa pemerintah telah menutup sekitar 1.000 tambang ilegal di Bangka Belitung pada akhir tahun lalu. Ia kemudian meminta Panglima TNI dan Kapolri mengusut bagaimana aktivitas ilegal tersebut dapat berlangsung dalam jumlah besar.

"Masak 1.000 tambang pejabat TNI dan pejabat Polri enggak tahu," ujar Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI 2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Baca Juga: Prabowo Ungkap Laba BUMN Rp326 Triliun, Kini Digenjot untuk Hilirisasi

Menurut Prabowo, pengusutan tidak cukup hanya dilakukan terhadap aparat TNI dan Polri. Ia juga meminta Menteri Keuangan menelusuri peran Bea Cukai dalam persoalan tersebut.

"Tapi Menteri Keuangan, usut Bea Cukai juga. Ya kan?" kata Prabowo.

Selain menyoroti aktivitas pertambangan ilegal, Prabowo juga menyinggung masih maraknya praktik penyelundupan. Ia mempertanyakan efektivitas pengawasan terhadap kegiatan tersebut, termasuk pelaksanaan tugas Badan Keamanan Laut (Bakamla) dalam menjaga wilayah perairan Indonesia.

"Bakamla, tugasmu jaga itu penyelundupan, kenapa masih banyak penyelundupan di situ," kata Prabowo.

Prabowo menegaskan bahwa pengusutan tersebut bukan ditujukan untuk mencari kesalahan institusi tertentu. Sebaliknya, ia ingin seluruh aparat dan pejabat negara menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.

Baca Juga: Prabowo Optimistis Ekonomi Indonesia Bisa Tumbuh 6% pada 2026

"Tidak ada masalah, kita justru menantang mereka berbuat yang terbaik. Mereka itu anak-anak kita tapi harus kita berani tegakkan kebenaran," katanya.

Ia menekankan pentingnya keberanian pemimpin dalam menertibkan anak buah apabila ditemukan pelanggaran. Menurut Prabowo, kepentingan rakyat dan negara harus menjadi prioritas dibandingkan kepentingan atau perasaan pribadi.

Prabowo juga menilai masyarakat semakin kritis terhadap persoalan ketidakadilan dan penyelewengan. Kondisi tersebut, kata dia, membuat pemerintah harus memastikan seluruh aparat menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan aturan secara serius.

"Rakyat kita sekarang tidak mau terima ketidakadilan. Tidak mau lagi menerima penyelewengan," kata Prabowo.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News