KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto meminta pengurusan berkas dan dokumen yang hilang dan rusak akibat bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera tidak dipungut biaya. 

Hal ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers penanganan bencana di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (29/12/2025). 

"Atas petunjuk Bapak Presiden tadi sudah disampaikan bahwa berkenaan dengan masalah pengurusan kembali seluruh dokumen-dokumen yang dimiliki oleh masyarakat memang diminta untuk tidak dipungut biaya," kata Prasetyo, Senin. 

Situasi Memanas, Baca Business Insight untuk Tentukan Investasi yang Pas

Oleh karenanya, ia meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengawasi agar tidak ada pungutan liar yang diterapkan oleh oknum tidak bertanggung jawab atas layanan tersebut.

Baca Juga: Pratikno Sebut 1.050 Hunian Sementara Sudah Dibangun untuk Korban Banjir Sumatera

"Tetapi juga kami memohon diberikan catatan Pak Mendagri untuk dilakukan monitoring dan supaya di dalam pelaksanannya tidak ada oknum-oknun yang di lapangan nanti memanfaatkan situasi," ucap Prasetyo.

Di kesempatan yang sama, Mendagri menyebut Dukcapil setempat sudah melayani pengurusan dokumen tanpa biaya sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. 

Sebelum itu, pihaknya juga sudah membuat tim untuk mendapat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) mana saja yang tidak beroperasi karena bencana. 

Berdasarkan pendataan, hanya tiga Dukcapil yang betul-betul tidak berjalan, yaitu Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan Langsa. 

"Nah, untuk yang rusak ini kita perbaiki dan sudah berjalan. Dan sampai hari ini sudah diproduksi sebanyak 63.230 dokumen dan ini semua tidak bayar. Mulai dari Kartu Keluarga, KTP elektronik, ada juga akta kelahiran, akta kematian, dan lain-lain yang diperlukan di dalam data itu," beber Tito.

Tito menyatakan, kementerian yang dipimpinnya akan bekerja membantu pengurusan kehilangan dokumen akibat bencana. 

"Kami akan terus bekerja, artinya membantu masyarakat yang kehilangan dokumen, supaya mereka punya data-data dokumen mereka dan sekali lagi tidak dipungut bayaran," tandas Tito.

Baca Juga: Pemerintah Salurkan Dana Rp 1,29 Miliar kepada 86 Ahli Waris Korban Banjir Sumatera

Sumber: https://nasional.kompas.com/read/2025/12/29/14313141/prabowo-minta-pengurusan-dokumen-yang-rusak-akibat-banjir-di-sumatera-tak.

Selanjutnya: Pratikno Sebut 1.050 Hunian Sementara Sudah Dibangun untuk Korban Banjir Sumatera

Menarik Dibaca: Indo Premier Luncurkan Reksadana Indo ETF RDN Kas Bertumbuh, ETF Pasar Uang Pertama

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News