KONTAN.CO.ID-JAKARTA. PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) menemukan potensi tambahan penerimaan negara dari devisa hingga US$ 5 miliar dalam waktu 2 bulan 13 hari sejak mulai beroperasi pada 1 Juni 2026.

Presiden Prabowo Subianto mengatakan potensi tersebut ditemukan melalui pemantauan terhadap lebih dari 6.500 transaksi ekspor dari tiga komoditas strategis.

"Lebih dari 6.500 transaksi ekspor tiga komoditas telah dimonitor oleh DSI. DSI telah menemukan potensi tambahan US$ 5 miliar dari perbedaan dan penyesuaian harga, kualitas, dan pembayaran devisa hasil ekspor," ujar Prabowo dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR RI, Jumat (14/8/2026).

Dalam periode tersebut, DSI juga telah mengelola devisa ekspor senilai US$ 14 miliar yang berasal dari tiga komoditas strategis.

Prabowo mengatakan temuan tersebut menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap aktivitas ekspor komoditas strategis Indonesia. Pemerintah ingin memastikan volume barang yang dikirim, nilai yang dilaporkan, hingga jumlah komoditas yang tiba di negara tujuan tercatat secara akurat.

Baca Juga: Prabowo: DSI Pantau 6.500 Transaksi Batubara, CPO & Besi, Potensi Hingga US$ 5 Miliar

"Karena itu, pada 20 Mei 2026, di aula terhormat ini, saya telah mengumumkan pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia atau PT DSI sebagai pintu tunggal processing ekspor komoditas milik Indonesia," katanya.

Namun, Prabowo menegaskan DSI bukan perusahaan yang akan menguasai seluruh komoditas dan melakukan ekspor. DSI berperan dalam proses pemantauan dan pengawasan ekspor sehingga pemerintah dapat mengetahui jumlah barang yang dimuat, volume yang dilaporkan, hingga barang yang tiba di negara tujuan.

"Kita tidak ingin laporan yang satu berbeda dengan laporan di negara tujuan," tegasnya.

Prabowo mencontohkan persoalan perbedaan harga pada ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO). Menurutnya, CPO Indonesia sebelumnya dijual secara free on board (FOB) sekitar Rp 15.000 per kilogram. Sementara harga CPO di bursa Rotterdam, Belanda, mencapai sekitar Rp 27.000 per kilogram.

"Padahal di Belanda tidak ada satu hektare pun kebun kelapa sawit. Artinya, sesungguhnya kita hilang hampir 50% nilai komoditas kita," ujar Prabowo.

Menurutnya, penguatan pengawasan melalui DSI diperlukan agar nilai tambah dari komoditas Indonesia dapat dinikmati sebesar-besarnya oleh masyarakat Indonesia.

Baca Juga: Prabowo Ungkap 3.000 Titik Air Desa Dibangun hingga Agustus 2026

Ke depan, cakupan pengawasan DSI akan diperluas ke 50 pelabuhan yang tersebar di 25 provinsi. Pemerintah juga menargetkan DSI dapat mengelola seluruh komoditas ekspor strategis Indonesia, tidak hanya tiga komoditas yang saat ini diawasi.

"Bayangkan kalau dalam waktu yang akan datang, semua komoditas ekspor akan dimonitor dan dikelola DSI, berapa peningkatan yang akan masuk ke negara," kata Prabowo.

Ia menegaskan pemerintah tidak ingin kekayaan Indonesia justru memperkaya segelintir pihak, terutama di luar negeri, sementara masyarakat Indonesia tidak mendapatkan manfaat secara optimal.

"Kita tidak ingin lagi bangsa Indonesia dicurangi. Kekayaan Indonesia tidak boleh memperkaya segelintir orang apalagi di luar negeri, dan meninggalkan rakyatnya sendiri hidup susah," tegasnya.

Prabowo menilai penguatan tata kelola ekspor melalui DSI merupakan bagian dari upaya meningkatkan posisi Indonesia dalam perdagangan komoditas strategis.

"Barang kita, milik kita, orang lain yang tentukan harganya. Ini melanggar prinsip ekonomi, melanggar prinsip pasar," pungkas Prabowo.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News