KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dunia usaha mengingatkan pemerintah agar pergantian pejabat melalui reshuffle kabinet tidak diikuti dengan perubahan arah kebijakan ekonomi secara mendadak. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi dan Pemberdayaan Daerah Kadin Indonesia, Erwin Aksa mengatakan, pelaku usaha menghormati keputusan Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan reshuffle kabinet. Namun, yang menjadi perhatian dunia usaha adalah keberlanjutan kebijakan setelah pergantian pejabat. “Frekuensi reshuffle tentu menjadi perhatian, tetapi yang lebih menentukan kepercayaan investor adalah kontinuitas dan konsistensi kebijakan,” kata Erwin pada Kontan, Kamis (1/10/2026).
Menurutnya, pergantian pejabat pada dasarnya tidak menjadi persoalan bagi dunia usaha sepanjang arah kebijakan pemerintah tetap jelas. Pelaku usaha membutuhkan kepastian agar keputusan investasi yang telah disiapkan dapat terus berjalan.
Baca Juga: Prabowo Ganti 16 Pejabat pada Kamis (1/10), Ini Daftar Menteri dan Wamen Baru Erwin mengatakan, pemerintah perlu memastikan tidak ada perubahan regulasi secara tiba-tiba setelah pergantian pejabat. Selain itu, kontrak maupun komitmen pemerintah yang sudah berjalan juga perlu tetap dihormati. “Perubahan boleh saja, sepanjang arah kebijakannya jelas, regulasi tidak tiba-tiba berubah, kontrak dan komitmen pemerintah dihormati, serta proses perizinan dan investasi tetap berjalan,” ujarnya. Ia mengingatkan, kondisi yang perlu dihindari adalah ketika pergantian pejabat membuat kebijakan yang sudah berjalan harus dimulai kembali dari nol. Hal tersebut berpotensi membuat pelaksanaan program ekonomi melambat. “Jangan sampai perubahan pejabat justru membuat keputusan harus dimulai dari nol atau program yang sudah berjalan menjadi tertunda,” kata Erwin. Menurut Erwin, reshuffle justru dapat memberikan dampak positif bagi dunia usaha apabila diikuti dengan pemerintahan yang lebih efektif dan penyelesaian berbagai hambatan investasi yang lebih cepat. Karena itu, pejabat baru diminta segera memahami program yang sudah berjalan dan menentukan kebijakan mana yang perlu dipercepat, diperbaiki, maupun dievaluasi. Dunia usaha menilai keputusan investasi tidak dapat menunggu terlalu lama.
Baca Juga: Reshuffle Kabinet, Ini Daftar Lengkap Pejabat yang Dilantik Presiden Prabowo Selain menjaga kesinambungan kebijakan, Erwin meminta penguatan koordinasi antar-kementerian. Pasalnya, persoalan yang dihadapi pelaku usaha kerap bersinggungan dengan berbagai sektor, mulai dari energi dan gas industri, perizinan, perpajakan, perdagangan, TKDN, hingga logistik. “Pesan dunia usaha sederhana: reshuffle harus diikuti percepatan, bukan perlambatan,” tegas Erwin. Ia menambahkan, kepastian kebijakan menjadi semakin penting karena pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada 2027. Target tersebut membutuhkan percepatan investasi, peningkatan produktivitas industri, penciptaan lapangan kerja, penguatan ekspor, serta daya beli masyarakat.
Diketahui, Presiden Prabowo Subianto kembali merombak susunan menteri atau reshuffle kabinet hari ini. Tercatat, Prabowo telah melakukan reshuffle kabinet sebanyak tujuh kali sejak menjabat Presiden pada Oktober 2024. Dalam reshuffle hari ini, Prabowo melakukan beberapa perombakan. Sejumlah posisi strategis mengalami pergantian, dari jabatan menteri hingga Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).
Baca Juga: Prabowo Lantik 2 Wamenkeu Baru Dampingi Suahasil, Luky Alfirman dan Nurkholisoh Aman Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
