KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sektor pangan menjadi bahan politik strategis yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak secara langsung. Pasangan calon presiden Prabowo Subianto dan wakil presiden Sandiaga Uno memiliki sejumlah rencana kerja dari sisi anggaran, produksi dan regulasi.

Anggota Tim Ekonomi, Penelitian dan Pengembangan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Harryadin Mahardika menjelaskan, rencana kerja pasangan calon ini akan dimulai dengan melakukan penanganan dari sisi subsidi pupuk dan benih, perluasan lahan produksi dan fokus tanaman substitusi impor, penguatan kerja Bulog, serta mengatur ulang kebijakan impor pangan.

Langkah pertama dalam bidang pangan ini akan dimulai dengan mereformasi anggaran pertanian yang ada. "Kami akan mencoba melakukan perubahan subsidi yang selama ini di pupuk dan benih, karena terbukti dua ini ternyata tidak memberikan dampak pada petani dan justru memberatkan petani terutama karena masalah tata niaganya," jelasnya kepada Kontan.co.id, Senin (11/2).

Subsidi tersebut rencananya akan dialihkan untuk pengembangan program yang lebih fungsional, yakni melakukan penelitian dan pemuliaan varietas bibit lokal yang selama ini hilang karena upaya penyeragaman tanaman pangan.

Kemudian Harryadin mengatakan, pihaknya juga berencana untuk membangun kawasan pertanian terpadu alias Agriculture Food Estate dengan potensial lahan sementara seluas 2 juta hektare yang bakal melibatkan 1 juta petani dan teknologi serta infrastruktur terkini.

Bentuk kerja kawasan pertanian terpadu ini menurutnya bakal berupa bisnis kemitraan yang didorong pemerintah untuk dilakukan antara pihak swasta dengan masyarakat. Lahan tersebut harapannya akan diadakan di area luar Jawa seperti Kalimantan dan Sumatra dan merupakan lahan produktif yang hasilnya bakal langsung diserap oleh industri.

Tanamannya juga diupayakan varietas unggul yang bisa menggantikan produk pangan yang masih diimpor.

Kemudian kembali mengenai subsidi, anggaran ini rencananya akan dialihkan ke skema lain yang dalam visi dan misi adalah mengembalikan peran Perum Bulog sebagai badan penyangga harga dan stabilitas stok. Maksudnya, anggaran Bulog akan diperkuat untuk melakukan penyerapan dan disposisi lebih besar dan lebih luas.

"Bulog akan lakukan intervensi sebesar 20%-30% market karena melakukan penyerapan sebanyak itu dari petani," jelasnya.

Tak hanya itu, komoditas yang akan ditampung Bulog rencananya juga akan diperluas ke pangan strategis lainnya.

Terakhir, dalam kebijakan regulasi impor, Harryadin katakan akan ada demokratisasi impor. Hal ini karena menurut kubunya, impor tidak boleh dikuasai oleh segelintir saja. Tak hanya itu untuk memastikan tidak terjadi tumpang tindih produksi dan impor, arsip pendataan dari sisi pra panen hinggi paska panen akan diperkuat.

Tujuannya agar tidak terjadi silap dalam memperhitungkan kebutuhan konsumen dan stok nasional.

Harus lebih dalam dan dipertajam

Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Pieter Abdullah Redjalam mengkritisi bahwa rencana-rencana kerja ini masih membutuhkan pendalaman skema dan mekanisme yang lebih tajam.

"Kalau subsidi input berupa pupuk dan benih dihapuskan maka harganya akan naik dan membebani petani, kalau skema bantuannya tidak jelas yang terjadi justru produksi pertanian semakin turun," katanya.

Tak hanya itu, pernyataan pasangan calon ini yang kerap ingin mengutamakan penurunan harga pangan, penyejahteraan petani dan dalam regulasi impor kerap tumpang-tindih dan belum utuh.

Pieter juga ingin menekankan bahwa konsep pendukung dibalik rencana kerja bidang pangan pasangan calon ini masih kurang menunjukkan makna kedaulatan pangan sehingga masih harus terus dievaluasi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli