KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 02 Prabowo Subianto Sandiaga Uno menyoroti sistem penugasan terhadap Pertamina dalam penyelenggaraan subsidi energi, khususnya subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).

Anggota Tim Ekonomi, Penelitian dan Pengembangan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi Harryadin Mahardika menyatakan, Prabowo-Sandi akan mengalokasikan dana subsidi berdasarkan kebutuhan. Tujuan ini seiring dengan upaya meningkatkan bauran energi agar ketergantungan terhadap bensin dan solar dapat dikurangi. Anggaran subsidi tidak akan lagi disembunyikan di BUMN, imbuhnya.

Untuk menekan anggaran subsidi BBM yang terus membengkak, Prabowo-Sandi berencana melakukan konversi energi kendaraan roda empat. Pemilik kendaraan didorong memasang konverter sehingga dapat menggunakan dual-fuel alias campuran bensin dan gas, atau campuran bensin dan bioetanol.

Dengan begitu, subsidi untuk BBM nantinya dapat dialihkan untuk subsidi konverter, termasuk membangun stasiun bahan bakar gas (BBG) dan bioethanol.

Terkait penyaluran subsidi LPG, Harryadin menyebut, pasangan Prabowo Sandi juga akan memprioritaskan investasi infrastruktur pipa gas rumah tangga. Hal ini untuk menekan biaya distribusi elpiji sehingga menjadi lebih murah, dan alokasi subsidi lebih tepat sasaran.

Pada subsidi sektor pertanian, Prabowo-Sandi bertekad merevitalisasi peran Perum Bulog sebagai badan penyangga harga sekaligus pemasaran. Bulog menggunakan dana subsidi untuk memastikan kesejahteraan petani, sekaligus membuat harga pangan terjangkau, terangnya.

Selain itu, pasangan ini juga akan membuat subsidi di bidang perumahan. Rencananya subsidi akan menyesuaikan dengan rasio kenaikan jumlah populasi penduduk muda yang bekerja.

Tak hanya itu, Prabowo Sandi juga menyiapkan subsidi pembangunan manusia, dalam bentuk pembebasan biaya sekolah, subsidi protein untuk anak, dan beasiswa bagi mahasiswa.

Adapun untuk subsidi kesehatan, Prabowo-Sandi memastikan bakal menutup defisit yang selama ini dipikul Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan). Subsidi kesehatan akan ditingkatkan secara signifikan, juga layanan BPJS, janji Harryadin.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal mengharapkan, pemerintah selanjutnya dapat menata lebih baik transportasi publik dan meningkatkan alokasi subsidi pada sektor tersebut, agar bisa mendorong minat penggunaannya.

Di sisi lain, subsidi energi dan listrik tetap krusial untuk dilanjutkan. Pasalnya, pencabutan kedua subsidi tersebut bakal sangat memukul kesejahteraan hidup masyarakat menengah ke bawah.

Di sektor pertanian, Faisal juga melihat tak perlu lagi subsidi benih dan pupuk belum efektif menyejahterakan petani. Alasannya, penetapan harga di tingkat petani masih terlalu rendah. Faisal menekankan, pentingnya keseriusan pemerintah menggarap subsidi di sektor pertanian. Tanpa subsidi, minat masyarakat bertani akan kian menyusut dan bergeser ke sektor lainnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli