KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menilai kinerja menteri dan kepala badan berjalan positif tuai sorotan. Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio menilai, klaim keberhasilan tersebut masih terlalu dini karena banyak program strategis yang berjalan tanpa didahului studi kebijakan yang matang. Agus menyoroti sejumlah program utama seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, hingga inisiasi "gentengisasi" yang dinilai minim kajian. Menurutnya, sebuah kebijakan baru bisa diterapkan secara efektif jika memiliki dasar kajian dan payung peraturan yang jelas guna memitigasi risiko di lapangan.
"Menurut saya, kalau program-program dibilang berjalan baik itu masih terlalu dini, bagaimana mengevaluasinya? Apa dasarnya? Semua orang bisa kerja keras, tetapi hasilnya sesuai nggak dengan yang ditargetkan. Karena kebanyakan program-program itu berjalan tanpa studi, MBG tanpa studi, koperasi tanpa studi, ini mau gentengisasi tanpa studi," ujarnya kepada Kontan.co.id, Minggu (15/2/2026).
Baca Juga: IMF: Indonesia Bisa Naikkan Investasi Publik Tanpa Langgar Batas Defisit 3% Agus mencontohkan persoalan pada implementasi MBG di kota-kota besar, menurutnya di lapangan, Satuan Pelayanan Makan Bergizi (SPPG) harus memasak dalam jumlah sangat besar untuk menjangkau 3.000 anak. Hal ini berisiko pada kualitas makanan yang mudah basi jika tidak dikelola dengan standar higienitas dan dapur yang jelas dari Badan Standardisasi Nasional (BSN). Tak hanya itu, Agus menuturkan, program MBG tidak serta merta menyelesaikan masalah stunting. Menurutnya, stunting adalah kondisi sakit akibat gizi kronis yang memerlukan pengobatan medis, bukan sekadar pemberian makanan bergizi. "Presiden bilang ini untuk stunting itu berbeda, stunting itu sakit gizi, bukan kurang gizi. Nggak ada, bayi yang stunting itu sakit jadi harus diobati, bukan dikasih makanan bergizi," tuturnya. Ia pun menyarankan agar program ini sebaiknya dikelola oleh kantin sekolah agar kualitas dan kesegarannya lebih terjaga. Selain itu, Agus juga meragukan klaim pertumbuhan ekonomi 5,11% dari BPS yang dianggap tidak sinkron dengan daya beli masyarakat di tingkat bawah. "Di lapangan, keluhan pedagang di pasar-pasar tradisional mengeluh turun, terus orang yang tadinya punya kantin di sekolah tutup. Saya pun tidak percaya dengan hasil BPS itu yang 5,11%, karena di lapangan tidak begitu," ungkapnya. Lebih lanjut, Agus juga mengkritisi skema Koperasi Merah Putih yang dinilai amburadul karena meminta pendanaan dari bank. Padahal, merujuk pada prinsip Bung Hatta, koperasi seharusnya bersumber dari iuran anggota, bukan sekadar kucuran dana APBN. Dia pun mengimbau pemerintah untuk melakukan moratorium sementara pada program MBG besar tersebut guna dilakukan penelitian mendalam. Menurutnya, tanpa evaluasi dan audit dari BPK, program yang berjalan masif tanpa studi ini justru berpotensi menimbulkan celah korupsi dan pemborosan anggaran di tengah situasi ekonomi masyarakat yang sedang sulit. "Program MBG misalnya Itu kan banyak, banyak sekali persoalannya. Belum nanti kita lihat, kita kira sudah berjalan setahun, dua tahun, saya curiga pasti korupsinya juga banyak karena BPK belum periksa," pungkasnya.
Baca Juga: Data Mandiri Istitute: 72,3 Juta Pekerja Mengalami Mismatch Pendidikan dan Pekerjaan Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
