KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto menyebut pembangunan tanggul laut raksasa alias Giant Sea Wall (GSW) yang membentang dari Banten hingga Gresik membutuhkan dana jumbo US$ 80 miliar atau sekitar Rp 1.300 triliun.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie mengatakan bahwa proyek ini telah direncanakan sejak 30 tahun lalu, di mana ini untuk kelangsungan hidup masyarakat.

“Untuk pembiayaan, tadi kan sudah dibicarakan bahwa untuk di Jakarta saja, kalau tidak salah tadi angkanya sekitar US$ 8 miliar tapi kan bukan setahun-dua tahun, itu bisa 8 tahunan. Dengan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah dan nanti kita lihat imbal hasilnya bagaimana kalau di swasta yang mau,” ujarnya saat ditemui di JICC, Jakarta, Kamis (13/6).

Nusa Halmahera Minerals Libatkan Masyarakat untuk Tambang yang Berkelanjutan

Baca Juga: Prabowo Sebut Proyek Giant Sea Wall Sepanjang Pantura Butuh Anggaran Rp 1.300 Triliun

Anin mengungkapkan, pihaknya mendengar bahwa banyak sekali minat investor yang hendak menanamkan modalnya pada proyek GSW, terutama dari hasil kunjungan pemerintah ke luar negeri.

Menurutnya, perlu konsep yang matang untuk meyakinkan investor pada proyek ini hingga bagaimana imbal hasil (return) yang diberikan.

“Giant Sea Wall ini kan taktif karena bagaimanapun juga untuk melindungi provinsi- provinsi di Pulau Jawa. Dan biasanya provinsi Pulau Jawa itu mempunyai tentunya APBD yang kuat dan juga industri-industri akan mendapatkan manfaatnya. Jadi tinggal kita lihat saja konsepnya seperti apa,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Anin menegaskan, pemerintah perlu menjelaskan secara detail konsep dinding raksasa tersebut, dari situ menurut dia bisa dicari bagaimana meningkatkan nilai tambah investasi dari hadirnya GSW tersebut.

Baca Juga: AHY Bakal Tawarkan Proyek Giant Sea Wall hingga Kereta Cepat kepada Investor

Selain itu, dia menyoroti, perlunya konsistensi kebijakan pemerintah sebab infrastruktur ini bersifat jangka panjang.

“Juga tadi mengenai return tentunya kita sangat meneliti karena pendanaan jangka panjang itu juga tidak mudah pada saat ini. Sehingga kalau misalnya kita dan swasta ingin mengantisipasi, tentu ingin memastikan bahwa adanya kepastian hukum jangka panjang dan iklim investasi yang baik,” pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News