KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto diperkirakan akan bergerak cepat menunjuk gubernur baru Bank Indonesia (BI), dengan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur BI Destry Damayanti menjadi kandidat terkuat untuk menduduki posisi tersebut.

Mengutip Reuters, Kamis (6/8/2026), seorang sumber yang mengetahui langsung proses tersebut mengatakan pemerintah ingin segera memberikan kepastian kepada pasar menyusul pengunduran diri mendadak Gubernur BI Perry Warjiyo pada akhir bulan lalu karena alasan pribadi.

Baca Juga: Ekonomi Tumbuh 5,29%, Banggar DPR Soroti Perlambatan Industri Pengolahan

Sumber lain yang mengetahui proses pencalonan juga membenarkan bahwa nama Destry masuk dalam daftar kandidat yang telah diajukan Kantor Presiden kepada DPR. Namun, ia menyebut daftar tersebut memuat lebih dari satu nama.

Investor saat ini mencermati proses penunjukan gubernur BI baru di tengah meningkatnya perhatian terhadap arah kebijakan moneter Indonesia.

Pemerintah disebut menilai proses nominasi perlu dipercepat guna menjaga kepercayaan pasar. Proses resmi di DPR diperkirakan dimulai setelah masa reses berakhir pada 14 Agustus.

"Destry adalah kandidat terdepan," ujar sumber tersebut.

Menurutnya, Destry dinilai sebagai sosok yang diterima dengan baik oleh pelaku pasar serta memiliki hubungan kerja yang baik dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa maupun Presiden Prabowo Subianto.

Baca Juga: Bulog Perluas Distribusi Beras Premium ke Ritel Modern

Sumber kedua juga mengatakan bahwa uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap para kandidat akan dimulai setelah DPR kembali bersidang usai masa reses.

Hingga berita ini ditulis, Destry Damayanti, Ketua DPR, maupun juru bicara Presiden belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar Reuters.

Sementara itu, juru bicara Bank Indonesia menyatakan tidak dapat memberikan komentar karena keputusan berada di tangan DPR.

Kekhawatiran terhadap independensi BI

Pengunduran diri Perry Warjiyo secara mendadak kembali memunculkan kekhawatiran mengenai independensi Bank Indonesia dalam menentukan kebijakan moneter.

BI selama ini berada di bawah tekanan untuk mendukung target Presiden Prabowo meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 8% dari sekitar 5% saat ini.

Baca Juga: Viral Komentar Nirempati Dokter & Perawat Kepada Pasien, Ini Ucapan untuk Orang Sakit

Upaya tersebut menghadapi tantangan setelah rupiah sempat melemah tajam akibat arus keluar modal asing.

Kondisi tersebut dipicu oleh kekhawatiran terhadap pengelolaan fiskal, independensi bank sentral, isu transparansi di pasar saham Indonesia, serta menurunnya minat investor terhadap aset berisiko di tengah konflik Timur Tengah.

Destry, yang menjabat sebagai Deputi Gubernur Senior BI sejak 2019, merupakan pejabat nomor dua di bank sentral ketika Perry mengundurkan diri.

Sumber Reuters juga menyebut Deputi Gubernur BI Aida Budiman akan dicalonkan sebagai Deputi Gubernur Senior BI atau posisi nomor dua di bank sentral.

Presiden memiliki kewenangan mengajukan maksimal tiga nama calon gubernur BI kepada DPR. Namun, sejak 2010 para presiden sebelumnya hanya mengusulkan satu nama, dan seluruhnya memperoleh persetujuan parlemen.

DPR, yang saat ini didominasi koalisi pendukung Presiden Prabowo, memiliki waktu satu bulan untuk menyetujui atau menolak calon yang diajukan.

Belum diketahui apakah gubernur BI yang baru akan menjabat untuk masa tugas penuh lima tahun atau hanya melanjutkan sisa masa jabatan Perry Warjiyo yang berakhir pada 2028.

Baca Juga: Ruang Fiskal Menyempit, Mesin Pertumbuhan Ekonomi Berisiko Kehilangan Tenaga

Kebijakan moneter diperkirakan tetap berlanjut

Destry Damayanti, 62 tahun, memulai karier sebagai ekonom sebelum bekerja di Citibank dan PT Bank Mandiri Tbk.

Ia meraih gelar magister dari Cornell University dan pernah menjadi anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada 2015–2019 sebelum bergabung dengan Bank Indonesia.

Baca Juga: Pemerintah Perpanjang Penempatan Dana Rp 200 Triliun di Bank BUMN hingga Juli 2027

Pada Mei hingga Juni lalu, BI menaikkan suku bunga acuan sebesar total 100 basis poin dalam tiga kali pertemuan guna menahan pelemahan rupiah yang sempat menyentuh rekor terendah di level Rp 18.190 per dolar AS pada 8 Juni.

Di sisi lain, BI juga menjalankan berbagai kebijakan untuk menjaga likuiditas domestik tetap memadai sehingga mampu mendukung pertumbuhan kredit, termasuk pembiayaan berbagai program prioritas pemerintah.

Sebelum Perry mengundurkan diri, BI dan Kementerian Keuangan disebut sempat memiliki perbedaan pandangan mengenai kebijakan likuiditas.

Perbedaan itu mencakup penggunaan instrumen surat berharga berbunga tinggi oleh BI untuk menarik aliran modal asing, serta kebijakan Kementerian Keuangan dalam mengelola kas pemerintah melalui bank-bank komersial.

Baca Juga: Lampung-1, Satelit AI Pertama Indonesia Resmi Diluncurkan Dari China, Apa Manfaatnya?

Meski demikian, sumber Reuters mengatakan pemerintah tidak mengharapkan perubahan besar dalam arah kebijakan moneter di bawah kepemimpinan gubernur BI yang baru. Pemerintah lebih berharap koordinasi dan kerja sama antara Bank Indonesia dan pemerintah dapat berjalan lebih baik.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News