KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto menyoroti lambannya birokrasi perizinan usaha di Indonesia yang dinilai menghambat iklim investasi nasional.

Bahkan, Prabowo membandingkan proses perizinan di Indonesia yang bisa memakan waktu hingga dua tahun, sementara di Malaysia hanya membutuhkan dua minggu.

“Kalau Malaysia bisa bikin izin dalam dua minggu, kenapa kita izinnya dua tahun? Memalukan,” tegas Prabowo dalam pidato kenegaraan terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) di DPR, Rabu (20/5).

BNI Menanggapi Aksi Demonstrasi di Pematang Siantar

Baca Juga: Prabowo Perketat Ekspor SDA, Bidik Selamatkan US$150 Miliar per Tahun

Menurut Prabowo, pemerintah harus segera membenahi institusi dan birokrasi agar tercipta iklim usaha yang sehat dan kondusif. 

Ia mengingatkan agar pengusaha tidak terus-menerus dipersulit maupun diperas dalam proses perizinan.

“Pemerintah harus perbaiki semua institusi kita supaya ada iklim usaha yang baik. Jangan pengusaha diperas terus, jangan pengusaha diganggu,” ujarnya.

Prabowo juga mengkritik praktik birokrasi berlapis di kementerian dan lembaga yang kerap menambah aturan teknis meski sudah ada instruksi dari presiden maupun menteri.

“Sudah perintah presiden, perintah menteri, di bawah bikin lagi. Diolah lagi. Peraturan menteri lah, peraturan teknis lah, rekomendasi lah. Akal-akalnya itu saya ingatkan,” katanya.

Ia pun meminta seluruh menteri menertibkan birokrasi di bawahnya dan mewaspadai pola permainan oknum birokrat yang dinilai kerap memperlambat proses administrasi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News