Prabowo Singgung Ongkos Politik hingga Rp 100 Miliar, RUU Pemilu Disorot



KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tingginya biaya politik dalam kontestasi pemilu kembali menjadi sorotan. Presiden Prabowo Subianto menilai mahalnya ongkos pencalonan kepala daerah hingga anggota legislatif berisiko membuat demokrasi dikuasai kelompok bermodal besar.

Prabowo menyinggung persoalan tersebut saat menghadiri Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).

Menurut dia, ambisi berpolitik merupakan hal wajar dalam sistem demokrasi. Namun, demokrasi tidak seharusnya dapat dibeli atau dikuasai oleh pihak yang memiliki kekuatan finansial dari sumber yang tidak sah.


Baca Juga: RUU Penyadapan Dibahas, Polri Tegaskan Kegiatan Intelijen Harus Berizin Tertulis

"Ambisi boleh, ambisi bagus dan kita sudah bangun sistem yang kita inginkan adalah demokrasi. Kita ingin demokrasi tapi bukan demokrasi yang akhirnya bisa dibeli, bisa disandera, bisa dikuasai oleh mereka yang punya uang, uangnya didapat dengan cara tidak halal," ujar Prabowo.

Ia mencontohkan, biaya untuk mengikuti pemilihan kepala daerah bisa mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Bahkan, dana sebesar itu belum tentu menjamin kemenangan kandidat.

"Bagaimana bisa untuk jadi Bupati harus keluar uang puluhan miliar rupiah. Saya dengar di beberapa tempat Rp 100 miliar belum tentu menang. Untuk jadi anggota DPR Rp 40 miliar, Rp 50 miliar belum tentu menang," ungkapnya.

Prabowo mengatakan, persoalan tersebut telah dibicarakan dengan sejumlah pimpinan partai politik. Ia menyebut mulai muncul kesadaran di kalangan ketua umum partai mengenai perlunya perbaikan sistem politik.

"Alhamdulillah sudah semakin ada kesadaran, hampir semua ketua umum partai yang saya bicara, paham, mengerti, sadar, kita harus adakan perbaikan sistem politik," tandasnya.

Baca Juga: Prabowo Bakal Gelontorkan Rp 100 Miliar ke Provinsi, Kabupaten dapat Rp 20 Miliar

Sorotan terhadap mahalnya biaya politik juga muncul dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) di Komisi II DPR RI.

Wakil Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Ari Sujito menyoroti lemahnya demokrasi internal partai politik yang antara lain berkaitan dengan praktik mahar politik dalam proses pencalonan.

Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Rabu (11/11/2026), Ari menyampaikan hasil riset mengenai besarnya biaya yang harus disiapkan kandidat untuk mengikuti pemilihan kepala daerah.

"Kami punya riset meskipun di Pemilu legislatif tidak banyak tapi di Pilkada itu banyak tinggi sekali, sekitar Rp 27 miliar kami melakukan survei berapa ratus kepala daerah itu yang harus mereka sediakan," ujarnya.

Sementara itu, Guru Besar Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI) Valina Singka Subekti mendorong agar praktik politik uang dihentikan melalui penguatan regulasi pemilu.

Menurut Valina, politik uang merusak kebebasan pemilih, kesetaraan kompetisi antarkandidat, serta legitimasi hasil pemilu.

Baca Juga: RI Siap Teken MoU ASEAN Power Grid, Bahlil: Kami Tata Regulasi Domestik Dulu

Praktik tersebut juga berpotensi menggeser pertimbangan pemilih dari kapasitas kandidat menjadi transaksi ekonomi.

"Mereka terpilih bukan karena benar-benar adalah karena kapasitasnya, tapi oleh karena katakanlah politik uang, ataukah for trading, jual-beli suara, juga sudah banyak risetnya begitu ya," jelasnya.

Untuk membenahi tata kelola pemilu, UI mendorong perluasan cakupan larangan politik uang dalam regulasi yang baru.

Usulan tersebut mencakup berbagai modus transaksi, termasuk penggunaan sarana digital dan keterlibatan pihak ketiga.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News