KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pengusaha cokelat menanggapi pernyataan Presiden Prabowo yang menyoroti ketergantungan impor kakao, meskipun Indonesia merupakan negara produsen komoditas ini. Hal tersebut diungkapkan Prabowo di kediamannya, saat disiarkan di kanal YouTube-nya. "Kita sudah map out, sudah memiliki rencana yang disebut pohon industri untuk semua komoditas yang kita punya. Selama ini kita punya kopi terbaik, cokelat (kakao) terbaik, tapi kita masih impor," ungkap Prabowo di kediamannya saat disiarkan di kanal YouTube-nya pada Kamis (19/3/2026). Media Relations Asosiasi Cokelat Bean to Bar Indonesia (ACBI), Aprilia Melissa mengatakan, selama ini produksi kakao Tanah Air memang berlimpah, tetapi dengan kategori
unfermented atau tidak difermentasi.
Padahal, produsen-produsen cokelat besar seperti Papandayan Cocoa, Cargill, Olam Indonesia, dan lainnya membutuhkan biji kakao fermentasi. Dus, yang selama ini diimpor dari negara lain seperti Ekuador, Ghana, hingga Pantai Gading, ialah kakao fermentasi.
Baca Juga: Harga Referensi Komoditas Maret 2026: CPO Menguat, Biji Kakao Melemah Pasalnya, lanjut Aprilia, perbedaan biji kakao fermentasi dan non-fermentasi cukup signifikan. Biji non-fermentasi umumnya hanya dikeringkan secara konvensional, sehingga kualitas dan rasanya pun tidak sesuai kebutuhan industri. "Kami sebagai pengusaha bean to bar, mencari pasokan biji kakao fermentasi itu memang kesulitan. Maka, akhirnya kami sendiri yang membimbing petani-petani untuk melakukan fermentasi sesuai dengan kebutuhan kami," ungkapnya kepada KONTAN, Rabu (25/3/2026). Aprilia menyebut, di Indonesia, tak ada kesinambungan sosialisasi tentang fermentasi. Banyak petani yang belum teredukasi mengenai fermentasi dan cara melakukannya. "Akhirnya mereka menjual yang disebut biji asalan yang hanya dikeringkan tanpa proses fermentasi. Biji tersebut tetap dibeli oleh pengepul," ujarnya. Aprilia bilang, harga jual biji kakao di tingkat petani ini tergolong rendah. Ia mencontohkan, jika harga kakao global sekitar US$ 3,2 per kilogram (kg) atau Rp 59.500, harga di tingkat petani lebih rendah 35%, yakni di bawah Rp 40.000 per kg. Akibatnya, sejak akhir 2022 hingga 2024, lebih dari 50% kebun kakao ditebangi lantaran harga jual yang terlalu rendah. "Harga di petani, kala itu, hanya Rp18.000- Rp 25.000 per kg kering. Ini bikin petani tidak bisa menghidupi dirinya, apalagi merawat pohonnya. Maka mereka beralih ke tanaman lain," ujar Aprilia.
Baca Juga: Ekspor Kakao Indonesia Tetap Prospektif, Harga dan Permintaan Mulai Menguat Tak heran, lanjutnya, panen biji kakao tahun 2024-2025 susut, sehingga industri domestik harus mengimpor. Menurut Aprilia, hal ini bisa berlanjut jika ekosistem secara keseluruhan tak dibenahi, baik dari revitalisasi lahan hingga ke edukasi pasca panen. ACBI menegaskan, pemerintah perlu memperhatikan ekosistem industri cokelat dari hulu hingga hilir, alih-alih menambah lahan baru. Aprilia menggambarkan, satu hektare kebun bisa ditanami sekitar 1.000 pohon kakao. Setiap pohon menghasilkan sekitar 1–1,5 kg biji kering, sehingga setiap hektare bisa menghasilkan sekitar 1,5 ton. "Nah, kalau kebutuhan nasional sekitar 450 ribu ton, butuh sekitar 300 ribu hektare lahan kakao. Lahan sebanyak itu sangat tersedia di Indonesia. Masalahnya bukan lahan, tetapi ekosistemnya," tegasnya.
Tanpa membenahi ekosistem, impor tetap akan terjadi karena industri tetap membutuhkan kakao fermentasi. Dan tanpa fermentasi, lanjutnya, rasa cokelat kurang enak sehingga harus dipanggang gosong, diolah, dan ditambah gula dan susu hingga 35-65%. ACBI berharap, pemerintah ke depan dapat mendorong pelatihan-pelatihan fermentasi di tingkat petani, sehingga kakao Indonesia punya standar kualitas yang stabil dan mengurangi impor.
Baca Juga: Askindo Sebut Serapan Biji Kakao Ditopang Industri Pengolahan Domestik Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
