KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto menyoroti lambat dan rumitnya proses perizinan di Indonesia yang dinilai menghambat investasi dan aktivitas usaha.

Dalam pidatonya di acara penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan di Kejaksaan Agung, Rabu (13/5/2026), Prabowo meminta kementerian dan lembaga memangkas regulasi serta mempercepat proses perizinan usaha.

Baca Juga: Rp 17.529 per Dollar AS, Kurs Rupiah Di Titik Terendah Dalam Sejarah, Ini Dampaknya!

BNI Menanggapi Aksi Demonstrasi di Pematang Siantar

Menurut Prabowo, keluhan pelaku usaha terkait lamanya penerbitan izin sudah terlalu sering terjadi.

Ia menilai Indonesia perlu mencontoh negara-negara tetangga yang mampu menerbitkan izin usaha hanya dalam hitungan minggu.

“Kalau mereka bisa keluarkan izin dalam dua minggu kenapa kita dua tahun?” ujar Prabowo.

Prabowo juga menilai banyaknya aturan teknis membuka ruang praktik pungutan liar dan penyalahgunaan kewenangan di birokrasi.

Karena itu, ia meminta Menteri Sekretaris Negara membentuk satuan tugas khusus deregulasi untuk menyederhanakan aturan yang dinilai menghambat investasi.

Selain perizinan investasi, Prabowo turut menyoroti lambatnya proses izin impor yang berdampak pada layanan publik.

Ia mencontohkan persoalan distribusi gas untuk rumah sakit yang sempat terganggu akibat kendala perizinan.

Baca Juga: Pelemahan Rupiah Bisa Picu Imported Inflation, Barang Apa Saja yang Bakal Mahal?

Arahan deregulasi tersebut muncul di tengah tekanan ekonomi global dan kebutuhan Indonesia menjaga daya tarik investasi asing.

Pelaku pasar sebelumnya juga menyoroti kekhawatiran terhadap disiplin fiskal, kepastian regulasi, hingga independensi institusi ekonomi di tengah pelemahan rupiah dan meningkatnya volatilitas pasar keuangan domestik.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News