KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto dinilai tidak harus membatasi pilihan dua calon Wakil Presiden (Cawapres) yang akan diusulkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) hanya dari partai politik pengusungnya pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Prabowo dijadwalkan menyerahkan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR paling lambat 25 November 2026. Penyerahan tersebut harus dilakukan paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna MPR yang dijadwalkan berlangsung pada 9 Desember 2026.
Baca Juga: IEU-CEPA Segera Diteken, 90,4% Produk Ekspor RI ke Uni Eropa Bebas Bea Masuk 0% Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Yoppy Adhi Hernawan mengatakan, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Presiden untuk mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden tanpa membatasi asal partai politik kandidat tersebut. Menurut Yoppy, ketentuan tersebut perlu dibaca bersama Penjelasan Pasal 4 huruf e UU MD3. Apabila penjelasan itu dimaknai sebagai kewajiban bahwa kedua calon harus berasal dari partai politik pengusung Presiden pada Pilpres sebelumnya, ketentuan tersebut berpotensi mempersempit kewenangan konstitusional Presiden. “Masalahnya bukan semata-mata karena undang-undang mengatur sesuatu yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam konstitusi. Undang-undang memang dapat merinci pelaksanaan konstitusi. Masalahnya adalah apakah pembatasan substantif terhadap kewenangan konstitusional Presiden mempunyai dasar yang memadai dan boleh ditempatkan hanya dalam bagian penjelasan,” ujar Yoppy secara tertulis, dikutip Rabu (18/11/2026). Ia menjelaskan, penjelasan undang-undang merupakan tafsir resmi pembentuk undang-undang terhadap norma dalam batang tubuh. Namun, penjelasan tidak boleh memuat norma baru atau mengubah makna ketentuan utamanya. Ketentuan tersebut diatur dalam Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Angka 176 menetapkan bahwa penjelasan merupakan tafsir resmi atas norma dalam batang tubuh.
Baca Juga: Resmi! Restrukturisasi BUMN dan Anak Usaha dapat Insentif Pajak Hingga 2026 Sementara itu, Angka 177, 178, dan 186 huruf b melarang penjelasan memuat norma baru, mengubah ketentuan secara terselubung, serta memperluas atau mempersempit pengertian norma. “Penjelasan merupakan bagian dari undang-undang yang berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk undang-undang. Namun, penjelasan tidak boleh menjadi sumber norma baru yang berdiri sendiri,” jelasnya. Yoppy menambahkan, penjelasan undang-undang juga dapat diuji di Mahkamah Konstitusi (MK). Salah satu contohnya adalah Putusan MK Nomor 005/PUU-III/2005 yang menyatakan Penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, Yoppy berpandangan bahwa Penjelasan Pasal 4 huruf e UU MD3 tidak dapat dimaknai sebagai kewajiban bagi Prabowo untuk mengusulkan calon Wakil Presiden dari partai-partai koalisi pengusungnya pada Pilpres 2024. “Menurut saya, dari perspektif Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, Prabowo tidak harus membatasi pilihan calon Wakil Presiden pada partai-partai yang mengusungnya dalam Pilpres 2024,” ujar Yoppy.
Baca Juga: Prabowo Beri Sederet Karpet Merah Pajak untuk Danantara, Cek Daftarnya Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News