KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto menargetkan penguasaan kembali hingga 8 juta hektare lahan kebun dan tambang ilegal oleh negara sepanjang tahun 2026.

Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat pengelolaan aset negara sekaligus menekan praktik ilegal di sektor sumber daya alam.

Prabowo mengungkapkan, hingga saat ini pemerintah telah berhasil mengambil alih hampir 5 juta hektare lahan yang sebelumnya dikuasai untuk aktivitas ilegal. Angka tersebut diproyeksikan terus meningkat seiring komitmen pemerintah dalam mengembalikan aset negara yang selama ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu.

"Perhitungan saya sampai akhir 2026 kita akan kuasai kembali sampai 8 juta hektare," kata Prabowo dalam perayaan Hari Buruh Internasional atau May Day di Monumen Nasional, Jumat (1/5/2026).

Baca Juga: Prabowo Bakal Bikin Kota Baru: 100 Rumah Susun hingga Fasilitas Day Care Bagi Buruh

Selain itu, Prabowo menegaskan pemerintah akan menutup ribuan tambang ilegal yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Tambang-tambang tersebut nantinya akan dikelola kembali oleh negara dengan orientasi pada kesejahteraan masyarakat luas.

"Dan kita sudah tutup ribuan tambang ilegal, ribuan. Dan ini kita akan kelola dan ini nanti akan kita kuasai semua dan itu nanti untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia," ujarnya.

Dalam kesempatan sebelumnya, Prabowo juga menyampaikan rencana penyitaan lahan kelapa sawit ilegal seluas 4 juta hingga 5 juta hektare pada 2026. Pernyataan tersebut disampaikan saat agenda panen raya dan pengumuman swasembada beras 2025 di Cilebar, Karawang Timur, Jawa Barat, Rabu (7/1/2026).

Saat itu, Prabowo menyebut pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan telah menyita sekitar 4 juta hektare lahan sawit yang melanggar hukum.

“Jangan ragu-ragu kita sudah menguasai, sudah sita 4 juta hektare kebun kelapa sawit yang melanggar hukum sudah kita sita,” kata Prabowo.

Baca Juga: Prabowo Bakal Resmikan Museum Marsinah di Nganjuk pada Bulan Ini

Lebih lanjut, Prabowo meminta seluruh jajaran pemerintah untuk bersatu dalam memberantas korupsi serta berbagai bentuk penyelewengan hukum, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam. Selain kebun sawit ilegal, pemerintah juga telah mengambil tindakan terhadap ratusan tambang ilegal.

Menurutnya, meskipun pemerintah berhasil menyelamatkan kekayaan negara senilai ratusan triliun rupiah, potensi kebocoran masih terjadi. Ia menekankan bahwa seluruh kekayaan negara harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Tidak boleh sepeser rupiah pun tidak sampai ke rakyat. Ini tekad saya sebagai presiden yang dilantik dan dipilih oleh rakyat. Ini tugas Kabinet Merah Putih,” tegas Prabowo.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News