KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) bakal diluncurkan secara resmi pada 24 Februari 2025.

Menanggapi hal tersebut, Pengamat BUMN sekaligus Direktur NEXT Indonesia Center, Herry Gunawan mengatakan tugas pertama yang harus dilakukan Danantara yakni mengkonsolidasikan BUMN.

“Sebelumnya sudah dipanggil tujuh BUMN, itu kan belum ada dasar hukumnya. Nanti kan perlu ada mekanisme pengalihan aset,” ujarnya kepada KONTAN, Senin (17/2).

Perlindungan Data Nasabah Jadi Kunci Utama Kebijakan Keamanan Krom Bank

Setelah itu, lanjut Herry, Danantara kemungkinan akan memisahkan BUMN dalam dua kategori yakni berorientasi pada layanan publik dan berorientasi pada bisnis. Menurutnya, itu adalah langkah yang baik.

Baca Juga: Rosan Roeslani Dikabarkan Bakal Jadi Kepala Danantara, Pengamat Bilang Begini

“Sehingga Danantara tidak melupakan fungsi sosial yang diemban BUMN. Tapi pada saat bersamaan, BUMN juga berperan mendorong perekonomian melalui investasi,” terangnya.

Herry mengungkapkan, dengan BUMN dalam kategori kedua tersebut akan membuat Danantara seperti Temasek kepunyaan Singapura dan Khazanah milik Malaysia, di mana sebagai investment arm pemerintah.

“Untuk yang ini, pemerintah dan stakeholder yang lain perlu menjaga, jangan sampai Danantara terseret kepentingan politik,” ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo mengatakan pemerintah Indonesia saat ini tengah mempersiapkan peluncuran Danantara. Berdasarkan evaluasi awal yang dilakukan pemerintah, nantinya Danantara akan mengelola aset senilai US$ 900 miliar.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News