KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah menargetkan perluasan akses pembiayaan bagi masyarakat hingga Rp 400 triliun pada 2027. Program ini diproyeksikan menjangkau sekitar 28 juta keluarga, dengan prioritas petani, nelayan, pelaku usaha di pedesaan, hingga masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan.

Presiden Prabowo Subianto mengatakan, penyaluran kredit tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mendorong aktivitas ekonomi dari tingkat bawah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah.

"Tahun yang akan datang, rencana kita, sasaran kita, insyaallah terwujud. Saya ingin menyalurkan 400 triliun kepada para petani, nelayan, dan mereka-mereka yang berada di pedesaan, dan di daerah-daerah terpencil dan daerah-daerah yang tertinggal, juga di daerah-daerah perkotaan mereka yang berpenghasilan rendah," kata Prabowo dalam Rakornas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026, Kamis (22/10/2026).

Prabowo menjelaskan, target pembiayaan tersebut diperkirakan menjangkau sekitar 28 juta keluarga. Dengan asumsi setiap keluarga terdiri atas empat orang, jumlah penerima manfaat program ini berpotensi mencapai sekitar 100 juta orang.

Baca Juga: Kemenkum Sederhanakan Legalitas Usaha UMKM untuk Buka Akses Pendanaan

"Ini nanti sasarannya adalah kurang lebih 28 juta keluarga. Kalau dengan istri dan anak, itu berarti dikali empat. Kurang lebih 100 juta rakyat kita. Itu kemampuan kita sekarang," ujar Prabowo.

Ia juga memaparkan perkembangan realisasi penyaluran kredit untuk rakyat. Berdasarkan laporan yang diterimanya, pembiayaan yang telah disalurkan mencapai sekitar Rp 53 triliun dengan jumlah penerima manfaat sekitar dua juta orang.

Pemerintah berencana meningkatkan penyaluran pembiayaan tersebut agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Akses kredit diharapkan membantu masyarakat mengembangkan usaha, meningkatkan produktivitas, serta memperkuat pendapatan keluarga.

Baca Juga: Apindo Minta Kenaikan UMP 2027 Pertimbangkan Inflasi dan Produktivitas

Prabowo menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya diukur melalui indikator makroekonomi. Menurut dia, pertumbuhan tersebut juga harus memberikan dampak nyata terhadap kehidupan masyarakat, terutama petani, nelayan, pedagang, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Peningkatan kesejahteraan, lanjutnya, perlu tercermin dari kenaikan pendapatan riil dan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, pemerintah ingin memastikan penggerakan ekonomi tidak hanya bertumpu pada perusahaan besar, tetapi juga melibatkan pelaku usaha kecil dan masyarakat di daerah.

"Kita akan tingkatkan semua ini, kita akan fokus sekarang untuk menggerakkan ekonomi. Tidak hanya di atas, kita mau menggerakkan ekonomi dari bawah, dari daerah-daerah, dan semua daerah akan kita bangun saudara-saudara," ujar Prabowo.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News