KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto menegaskan tak ada kebijakan pemutihan lahan untuk pengusaha besar yang melanggar kebijakan tata ruang. 

Presiden mengaku mendapatkan laporan banyak pengusaha besar yang lahannya sudah masuk kawasan hutan lindung. Beberapa diantaranya juga tidak membayar pajak kepada negara. 

"Masih ada yang nipu-nipu bahkan masih ada yang di hutan lindung, menganggap pemerintah Indonesia itu 'bisa gua atur' gitu," kata Prabowo dalam pembukaan APKASI Otonomi Expo 2025 di ICE BSD, Tangerang, Kamis (28/8/2025). 

Bank DBS Indonesia Ungkap Alasan Pentingnya Berinvestasi di Tengah Ketidakpastian

Baca Juga: Prabowo: Negara Telah Kuasai Kembali 3,1 Juta Ha Lahan Sawit Ilegal

Untuk itu menurutnya, pemerintah berkomitmen merebut kembali beberapa lahan yang terbukti tumpang tindih. Da menegaskan bahwa tidak ada pemutihan di bawah pemerintahannya. 

Prabowo mengklaim saat ini sudah ada 3,2 juta hektar lahan yang berhasil kembali direbut negara. Targetnya, hingga September nanti sebanyak 3,7 juta hektar kembali ke pemerintah. 

"Tidak ada pemutihan-pemutihan, enak aja udah langgar minta diputihkan. Ganti rugi yang benar, kalau tidak nanti akan saya ambil," ungkapnya. 

Baca Juga: Prabowo Akan Cabut Perda yang Izinkan Pembakaran untuk Buka Lahan

Sebelumnya, Presiden Prabowo telah memerintahkan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid memeriksa konsesi-konsesi tanah yang Hak Guna Bangunan (HGB) maupun Hak Guna Usaha (HGU)-nya sudah jatuh tempo.

"Pak Nusron, nanti cek dan teliti ya. Cek semua konsesi Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB) yang sudah jatuh tempo, kembalikan ke negara," kata Prabow kala itu. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News