KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah terus berupaya memperkuat ketahanan fiskal di tengah dinamika global, termasuk kenaikan harga energi imbas konflik Timur Tengah yang masih memanas.

Untuk itu Presiden Prabowo Subianto menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekon) Airlangga Hartarto dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan, usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto, Kamis (19/3)  menegaskan pentingnya menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap di bawah 3%.

Untuk itu pemerintah melakukan langkah efisiensi di berbagai kementerian dan lembaga (K/L).

Mau Beli Tiket Mudik Murah? Yuk Gunakan Promo Shopee Big Ramadan Sale 9 Maret 2026

“Dengan efisiensi berbagai K/L itu defisit 3% bisa dijaga,” ujar Airlangga di keterangan, Kamis (19/3).

Baca Juga: Purbaya Setuju Gaji Menteri Dipotong untuk Hemat Anggaran

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan langkah antisipatif terhadap dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan komoditas lainnya. Salah satu upaya yang akan dilakukan adalah meningkatkan volume produksi batu bara.

“Bapak Presiden juga meminta agar volume produksi batu bara bisa ditingkatkan. Artinya akan ada perbaikan terkait dengan RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya),” jelasnya.

Baca Juga: BI Ingatkan Perlambatan Ekonomi Global Bisa Mengerek Defisit Transaksi Berjalan

Pemerintah juga tengah mengkaji penyesuaian kebijakan terkait pajak ekspor batu bara guna meningkatkan penerimaan negara, seiring dengan tren kenaikan harga komoditas tersebut.

Di sektor energi, pemerintah juga mendorong percepatan konversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) menjadi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sebagai langkah efisiensi di tengah tingginya harga minyak.

Baca Juga: Prabowo Buka Opsi Pelebaran Defisit APBN, Namun Tetap Jadi Pilihan Terakhir

Penugasan tersebut diberikan kepada Badan Pengelola Investasi Danantara untuk segera ditindaklanjuti.

Selain itu, pemerintah juga mengkaji kebijakan fleksibilitas kerja melalui skema work from home (WFH) satu hari dalam lima hari kerja. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi konsumsi bahan bakar hingga 20% dari konsumsi normal melalui pengurangan mobilitas.

Ia menambahkan bahwa skema WFH tersebut nantinya tidak hanya berlaku bagi aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga diharapkan dapat diadopsi oleh sektor swasta dan pemerintah daerah. Pemerintah saat ini masih mematangkan berbagai kebijakan tersebut dan akan menyampaikan secara lebih rinci kepada publik setelah seluruh konsep final disiapkan. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News