KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan tetap menjaga disiplin fiskal dengan mempertahankan batas defisit anggaran sebesar 3 persen dari produk domestik bruto (PDB). “Batas defisit itu adalah alat yang baik untuk mendisiplinkan diri kita. Kami tidak punya rencana untuk mengubahnya kecuali ada keadaan darurat yang sangat besar seperti Covid-19,” ujar Prabowo dalam keterangan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Senin (16/3/2026). Menurutnya, aturan tersebut tidak akan berubah, kecuali ada situasi darurat seperti pandemi Covid-19 beberapa tahun lalu.
Terlebih, kata Prabowo, batas defisit merupakan instrumen penting untuk menjaga kedisiplinan pengelolaan keuangan negara.
Baca Juga: DJP: Sebanyak 8,12 Juta Wajib Pajak Sudah Lapor SPT Tahunan per 15 Maret 2026 “Saya berharap kita tidak perlu mengubahnya,” sambungnya. Prabowo mengungkapkan, Indonesia telah menetapkan batas defisit anggaran maksimal sebesar 3 persen dari PDB sejak awal tahun 2000, setelah krisis keuangan Asia. Ketentuan tersebut selama ini menjadi salah satu pilar disiplin fiskal yang diperhatikan oleh para investor. Lalu, Prabowo menilai Indonesia lebih beruntung dibanding banyak negara lain karena memiliki sumber daya alam yang masih relatif murah dan dapat menjamin ketahanan nasional. Sumber daya yang dimaksud misalnya seperti sawit dan batu bara. Kemudian, di saat yang sama, pemerintah akan terus mengembangkan panas bumi, tenaga surya, tenaga air, serta biofuel sebagai sumber energi alternatif. “Kalau kita bisa melewati ini, dalam dua tahun kita akan menjadi sangat efisien. Kita akan sangat, sangat tidak bergantung pada sumber dari luar," papar Prabowo. Sementara itu, Prabowo menegaskan kembali komitmennya pada disiplin fiskal, meskipun banyak negara lain telah meninggalkan target ketat defisit anggaran. Dia menyebut, Indonesia dulu ingin meniru aturan Uni Eropa yang membatasi defisit fiskal maksimal 3 persen dari PDB. Hanya saja, banyak negara di kawasan itu yang kini malah tidak mematuhinya lagi.
Prabowo tolak utang besar-besaran
Baca Juga: Posisi Utang Luar Negeri Indonesia Capai US$ 434,7 Miliar pada Januari 2026 Prabowo menolak gagasan sejumlah pemikir ekonomi yang mendorong pertumbuhan dengan menambah utang besar-besaran. Prabowo menjelaskan, sejak kecil dirinya dididik untuk percaya bahwa pengeluaran harus disesuaikan dengan kemampuan. “Jangan membelanjakan lebih dari yang kita hasilkan. Itu adalah prinsip dasar kehidupan untuk bisa bertahan," imbuh Kepala Negara. Untung rugi pelebaran defisit APBN Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai keputusan pemerintah membuka opsi pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di atas 3 persen memiliki efek positif dan negatif. Ekonom senior INDEF Didin S Damanhuri mengatakan, jika ketidakpastian global akibat konflik di Timur Tengah semakin meningkat, pelebaran defisit fiskal menjadi tidak terelakkan. "Jadi opsi pelebaran defisit, kalau tiga skenario perang ini itu ketiga-tiganya tidak bisa dihindarkan bahwa defisit akan di atas 3 persen," ujarnya dalam sebuah diskusi virtual, Sabtu (14/3/2026). Didin menjelaskan, pemerintah dapat menempuh pelebaran defisit melalui penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk memberikan kepastian hukum terhadap kebijakan fiskal tersebut. Langkah ini dinilai dapat memberi ruang bagi pemerintah untuk tetap menjalankan program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), hingga perumahan rakyat di tengah tekanan ekonomi global. Pasalnya, program-program prioritas ini membutuhkan dukungan anggaran yang besar karena memiliki cakupan yang luas dan berskala nasional. Anggaran yang besar tentu akan memperkuat potensi defisit fiskal melebihi 3 persen. "Efek positifnya adalah kepastian bahwa defisit melebihi 3 persen itu untuk memelihara keberlangsungan program-program prioritas yang telah diputuskan seperti MBG, KDMP, swasembada pangan dan energi, perumahan rakyat dan seterusnya," kata Didin. Namun demikian, Didin menekankan, manfaat kebijakan tersebut sangat bergantung pada kualitas pelaksanaan program prioritas di lapangan, termasuk tata kelola dan efektivitas penggunaan anggarannya. Menurutnya, saat ini sejumlah program prioritas masih menghadapi persoalan kesiapan dan tata kelola di lapangan. Padahal program-program dengan kebutuhan anggaran jumbo itu eharusnya memiliki daya ungkit yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Misalnya, program KDMP yang direncanakan membangun fasilitas di puluhan ribu desa berpotensi menghadapi masalah apabila tidak diikuti dengan pelatihan bisnis dan penguatan kelembagaan koperasi terlebih dahulu. Kemudian juga MBG yang programnya dijalankan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di tiap daerah, akan menjadi tidak maksimal efeknya ke perekonomian jika suplai bahan bakunya bukan dari produk lokal dan tidak memanfaatkan UMKM sekitar. Jika pelebaran defisit tidak diiringi dengan perbaikan tata kelola fiskal, dampaknya dapat menekan pertumbuhan ekonomi dan memperburuk ketimpangan ekonomi.
"Saya kira efek negatifnya menjadi sangat besar, bukan hanya defisit anggaran bisa mencapai 4-5 persen atau bahkan 6 persen karena tiga skenario perang tadi, maka pertumbuhan bisa jauh di bawah 5 persen," tuturnya.
Baca Juga: Kapal Indonesia Tertahan di Selat Hormuz: JK Ungkap Cara Lobi Iran yang Ampuh! Sumber: https://nasional.kompas.com/read/2026/03/16/13102111/prabowo-tak-ubah-defisit-apbn-3-persen-kecuali-darurat-seperti-covid-19?page=2. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
