KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) berhasil menguasai kembali aset negara senilai Rp370 triliun, atau setara sekitar 10% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal itu disampaikannya dalam acara penyerahan hasil penyelamatan keuangan dan aset negara serta penagihan denda administratif di Kejaksaan Agung, Jumat (10/4/2026). Menurut Prabowo, capaian tersebut merupakan hasil kerja Satgas PKH dalam kurun waktu sekitar 1,5 tahun sejak dibentuk pemerintah. Ia menilai angka tersebut sangat signifikan jika dibandingkan dengan total APBN Indonesia.
Baca Juga: Prabowo Perintahkan TNI, Polri, dan Kemenkeu Berantas Penyelundupan hingga Tuntas “Kita berhasil juga melakukan penguasaan kembali aset negara kawasan hutan yang bila dinilai sekitar Rp370 triliun. Ini hampir 10% dari APBN kita,” ujar Prabowo. Ia menjelaskan, besarnya nilai aset yang berhasil diselamatkan menunjukkan potensi manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat apabila dikelola dengan baik. Prabowo mencontohkan, dengan nilai tersebut pemerintah dapat memperbaiki seluruh sekolah di Indonesia, melengkapinya dengan fasilitas modern, hingga membangun infrastruktur dasar seperti jembatan di berbagai daerah. “Kalau kita hitung, kita bisa perbaiki semua sekolah di Indonesia, kita modernisasi, kita lengkapi dengan digitalisasi,” katanya. Selain itu, ia juga menyinggung bahwa aset yang berhasil diselamatkan tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk melalui pembangunan infrastruktur dan layanan dasar. Dalam kesempatan itu, Prabowo menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota Satgas PKH yang dinilai telah bekerja keras di lapangan, meski menghadapi berbagai tantangan, termasuk ancaman dan intimidasi. “Saya mengerti banyak anggota Satgas PKH yang diancam, ada juga yang diintimidasi,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa upaya penyelamatan kekayaan negara merupakan tugas mulia yang harus terus dilakukan demi kepentingan rakyat. Lebih lanjut, Prabowo menekankan bahwa pemerintah akan terus memperkuat penegakan hukum untuk mencegah kebocoran dan penyalahgunaan aset negara. Pihaknya memahami bahwa masih ada pejabat negara yang masih membantu oknum-oknum yang ingin mencuri kekayaan negara.
Menurutnya, pihaknya juga tidak berhenti untuk menghimbau kepada para pembantu rakyat untuk menutup celah korupsi yang merugikan kepentingan nasional. "Saya mengajak marilah kita tutup praktek-praktek yang tidak baik, kita tutup menipu rakyat, menipu atasan membacking praktek-praktek yang tidak baik, penyelundupan tambang ilegal, perkebunan ilegal," ujarnya.
Baca Juga: Aturan Baru Restitusi Pajak Disiapkan, Dunia Usaha Soroti Risiko Ketidakpastian Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
