KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berencana menemui Menteri Keuangan Suahasil Nazara pada Senin (26/10/2026) untuk membahas sejumlah hal, termasuk kelanjutan rencana penerbitan obligasi daerah senilai Rp 5,6 triliun.

Rencana pertemuan ini berlangsung di tengah belum adanya kepastian persetujuan pemerintah pusat atas penerbitan obligasi tersebut.

Sebelumnya, pemerintah pusat meminta Pemprov DKI mempertimbangkan alternatif pembiayaan lain untuk mendukung pembangunan di Ibu Kota.

“Sedangkan obligasi, hari ini memang ada rencana saya untuk bertemu dengan Menteri Keuangan,” kata Pramono saat ditemui di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat, Senin.

Baca Juga: RAPBD DKI Jakarta 2027 Rp 82,89 T, Ada Rencana Penerbitan Obligasi Daerah Rp 4 T

Pramono belum merinci agenda pembahasan dalam pertemuan tersebut. Namun, Pemprov DKI sebelumnya menyatakan akan mengikuti keputusan pemerintah pusat sebelum melanjutkan rencana penerbitan obligasi.

Pada akhir September 2026, Pramono mengatakan Pemprov DKI akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian Keuangan untuk membahas rencana tersebut.

“Kalau kemudian mendapatkan izin akan kami lanjutkan, kalau tidak ya sudah,” ujar Pramono.

Sebelumnya, Menteri Keuangan saat itu, Purbaya Yudhi Sadewa, meminta Pemprov DKI mempertimbangkan kembali rencana penerbitan obligasi.

Menurut dia, kondisi keuangan Jakarta cukup kuat sehingga pemerintah daerah tidak perlu mencari pembiayaan melalui penerbitan surat utang.

Sebagai alternatif, pemerintah pusat menawarkan pembiayaan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Skema ini memungkinkan pemerintah daerah memperoleh pinjaman untuk mendanai proyek pembangunan.

“Kita menyediakan dana lewat PT SMI. Daerah bisa pinjam ke PT SMI,” kata Purbaya.

Baca Juga: BI Prediksi Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta di Kisaran 4,9%-5,7% pada 2026

Adapun Pemprov DKI menyiapkan obligasi senilai Rp 5,6 triliun sebagai alternatif pembiayaan pembangunan atau creative financing.

Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 2,7 triliun direncanakan untuk membiayai pembangunan LRT Jakarta rute Manggarai-Dukuh Atas. Sementara itu, sisa dana akan dialokasikan untuk pembangunan Rumah Sakit Sumber Waras.

Pramono menilai obligasi dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan Jakarta, mengingat kemampuan anggaran setiap daerah berbeda.

Ia juga menilai pengelolaan anggaran DKI yang tertib menjadi salah satu pertimbangan untuk memanfaatkan instrumen tersebut.

Meski demikian, Pramono mengingatkan bahwa penerbitan obligasi harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasalnya, pemerintah daerah harus mampu memenuhi kewajiban pembayaran yang timbul agar penerbitan surat utang tidak menjadi beban anggaran pada masa mendatang.

Baca Juga: DKI Jakarta Sabet Penyelenggara Pemerintah Terbaik Tahun 2025

Karena itu, keputusan untuk menerbitkan obligasi Rp 5,6 triliun masih menunggu persetujuan pemerintah pusat. Pertemuan Pramono dengan Menteri Keuangan diharapkan menjadi bagian dari koordinasi untuk menentukan kelanjutan rencana pembiayaan tersebut.

Sumber: https://megapolitan.kompas.com/read/2026/10/26/10290901/pramono-berencana-temui-menkeu-suahasil-bahas-rencana-obligasi-jakarta-rp?page=all#page2.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News