JAKARTA. Rapat kerja antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Komisi III DPR batal digelar hari ini (1/2). KPK tidak hadir karena telah memiliki agenda pertemuan dengan kepolisian.Wakil Ketua DPR Pramono Anung menilai, langkah KPK ini terkesan sebagai balas dendam. "Ini kan permasalah penegakan hukum seharusnya persoalan ini tidak diredusir menjadi seakan-akan balas dendan," kata Pramono, Selasa (1/2).Pada Senin (31/1) lalu, Komisi III DPR membubarkan rapat kerja dengan KPK karena kehadiran Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah. DPR menolak kehadiran Bibit-Chandra. Para politisi tersebut menolak keputusan Kejaksaan Agung yang mendeponir dugaan suap Bibit dan Chandra. Rencananya, rapat akan dilanjutkan hari ini.Pramono menilai, ketidakhadiran KPK ini sebagai langkah penyurutan langkah pemberantasan korupsi. Menurutnya, proses penegakan hukum seharusnya tidak boleh kalah dengan apa yang terjadi di internal DPR.Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini sendiri menilai apa yang terjadi di Komisi III DPR hanyalah realitas politik dan bukan bentuk arogansi DPR secara kelembagaan. Menurutnya, sebagian besar anggota DPR masih berkomitmen untuk penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Pramono: KPK terkesan balas dendam
JAKARTA. Rapat kerja antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Komisi III DPR batal digelar hari ini (1/2). KPK tidak hadir karena telah memiliki agenda pertemuan dengan kepolisian.Wakil Ketua DPR Pramono Anung menilai, langkah KPK ini terkesan sebagai balas dendam. "Ini kan permasalah penegakan hukum seharusnya persoalan ini tidak diredusir menjadi seakan-akan balas dendan," kata Pramono, Selasa (1/2).Pada Senin (31/1) lalu, Komisi III DPR membubarkan rapat kerja dengan KPK karena kehadiran Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah. DPR menolak kehadiran Bibit-Chandra. Para politisi tersebut menolak keputusan Kejaksaan Agung yang mendeponir dugaan suap Bibit dan Chandra. Rencananya, rapat akan dilanjutkan hari ini.Pramono menilai, ketidakhadiran KPK ini sebagai langkah penyurutan langkah pemberantasan korupsi. Menurutnya, proses penegakan hukum seharusnya tidak boleh kalah dengan apa yang terjadi di internal DPR.Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini sendiri menilai apa yang terjadi di Komisi III DPR hanyalah realitas politik dan bukan bentuk arogansi DPR secara kelembagaan. Menurutnya, sebagian besar anggota DPR masih berkomitmen untuk penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
