JAKARTA. Wakil Ketua DPR RI, Pramono Anung, mengimbau seyogianya pembahasan sinkronisasi Rancangan Undang Undang (RUU) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) itu diadakan di Wisma DPR RI, Cikopo. Ia menyadari memang pembahasan sinkronisasi RUU BPJS harus digenjot lantaran waktunya yang mepet. Namun, ia pun mengimbau agar DPR dan Pemerintah tidak menghabiskan kocek banyak. "Kalau untuk pembahasan DIM RUU BPJS itu kan dibahas di dalam DPR, tidak bisa di luar. Tapi kalau sinkronisasi dan harmonisasi kalau memang diperlukan ya bisa dilakukan di Cikopo," ujar Pramono, Nusantara II, Rabu (8/6). Hal tersebut dikatakan Politisi PDI P itu setelah mendengar kocek yang dikeluarkan pemerintah dan DPR senilai US $ 945 ribu untuk 3 hari. "Ya kalau bisa dilakukan di sini ya lakukanlah di sini," tegasnya. Di samping itu, Pramono memang melihat jika pembahasan RUU BPJS sangat lamban. Pramono beranggapan jika permasalahannya itu bertumpu pada 8 menteri. Mantan Sekjen PDI P itu pun menilai jika kedelapan menteri selalu mengulur penyelesaian RUU BPJS. "Dari awal sudah terlihat pada pembahasan mereka mengulur waktu karena masalah internal pemerintah sendiri belum selesai terkait apakah badan BPJS itu satu lembaga atau terdiri dari beberapa. Saya lihat ketika 8 menteri kalau dihadirkan tidak ada progres kemajuan. Ini hanya jalan di tempat," tutup Pramono. Padahal, menurut Pramono hampir semua presiden dan wakil presiden berkampanye akan memberikan jaminan sosial dan kesejahteraan rakyat. Namun, pada kenyataannya Pramono mengaku hanya mengelus dada saja. Sekadar informasi, Pemerintah dan Pansus RUU BPJS telah menggelar pembahasan di Hotel Intercontinental dari tanggal Senin 6/6 hingga Rabu 8/6. Kabarnya, dalam pembicaraan yang berlangsung selama 3 hari itu pemerintah dan DPR telah menghabiskan US$ 945 ribu untuk membiayai ruang rapat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Djumyati P.