KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan niat negaranya untuk secara resmi mengakui Negara Palestina dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada September mendatang. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya Prancis untuk mendorong perdamaian yang adil dan berkelanjutan di Timur Tengah.

Namun, pengumuman tersebut memicu reaksi keras dari Israel dan Amerika Serikat, yang menilai langkah itu berisiko memperburuk ketegangan di kawasan dan memberikan legitimasi pada kelompok militan seperti Hamas.

Macron: “Prancis Akan Akui Negara Palestina”

Dalam surat resmi kepada Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas yang dipublikasikan di media sosial, Macron menyatakan:

Semakin Inovatif, BPJS Kesehatan Terima Anugerah Bakti Nusantara dari Nusantara TV

“Setia pada komitmen historisnya terhadap perdamaian yang adil dan abadi di Timur Tengah, saya telah memutuskan bahwa Prancis akan mengakui Negara Palestina. Saya akan menyampaikan pengumuman ini secara resmi dalam Sidang Umum PBB bulan September mendatang.”

Jika terlaksana, Prancis akan menjadi negara Barat besar pertama yang mengakui Negara Palestina, sebuah langkah yang selama ini lebih banyak diambil oleh negara-negara kecil yang cenderung kritis terhadap Israel.

Baca Juga: AS Tolak Rencana Macron Akui Negara Palestina, Sebut sebagai Keputusan Ceroboh

Israel: “Langkah Memalukan dan Hadiah bagi Terorisme”

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengecam keputusan Macron, menyebutnya sebagai bentuk "penghargaan terhadap terorisme" dan pernyataan bahwa negara Palestina saat ini hanya akan menjadi ancaman keamanan bagi Israel.

“Negara Palestina dalam kondisi seperti ini hanyalah landasan untuk menghancurkan Israel — bukan untuk hidup berdampingan dalam damai,” ujar Netanyahu di platform X.

Menteri Pertahanan Israel Israel Katz menyebut keputusan Prancis sebagai "memalukan" dan "penyerahan terhadap terorisme", seraya menegaskan bahwa Israel tidak akan membiarkan entitas Palestina berdiri yang berpotensi mengancam keamanan nasional mereka.

AS Tolak Keras, Kanada Soroti Bencana Kemanusiaan di Gaza

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menanggapi dengan tegas:

“Keputusan sembrono ini hanya memperkuat propaganda Hamas dan menghambat proses perdamaian. Ini merupakan tamparan bagi para korban serangan 7 Oktober.”

Sementara itu, Perdana Menteri Kanada Mark Carney menyerukan Israel untuk bertanggung jawab atas memburuknya krisis kemanusiaan di Gaza, menuduh Tel Aviv melanggar hukum internasional karena memblokir bantuan asing, termasuk dari Kanada.

Carney menegaskan dukungan Kanada terhadap solusi dua negara, seraya menyerukan gencatan senjata segera dan pelepasan sandera oleh Hamas.

Baca Juga: Kanada Kecam Israel atas Krisis Kemanusiaan di Gaza dan Pemblokiran Bantuan

Spanyol dan Arab Saudi Sambut Baik Langkah Prancis

Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez, yang negaranya telah mengakui Negara Palestina, menyambut baik langkah Macron.

“Bersama, kita harus melindungi solusi dua negara yang sedang coba dihancurkan Netanyahu,” ujarnya.

Kementerian Luar Negeri Arab Saudi juga menyebut langkah Prancis sebagai “keputusan bersejarah” dan mengajak negara-negara lain untuk mengambil langkah serupa.

Penolakan dari Sekutu dan Ancaman Balasan dari Israel

Diplomat menyebut Macron menghadapi penolakan dari sekutu seperti Inggris dan Kanada atas dorongan pengakuan sepihak Palestina. Sementara itu, Israel dilaporkan telah melobi keras untuk menggagalkan langkah Prancis, bahkan mengancam akan:

• Mengurangi kerja sama intelijen dengan Paris,

• Memperumit inisiatif regional Prancis,

• Hingga mengisyaratkan kemungkinan pencaplokan wilayah Tepi Barat.

Baca Juga: Prancis Akui Negara Palestina, Macron Akan Umumkan di PBB pada September 2025

Macron sebelumnya berencana menyampaikan inisiatif ini dalam konferensi internasional bersama Arab Saudi pada Juni lalu. Namun, konferensi tersebut ditunda karena tekanan dari AS serta eskalasi konflik antara Israel dan Iran.

Pertemuan tersebut kini dijadwalkan ulang dalam format pertemuan tingkat menteri pada 28–29 Juli, diikuti dengan pertemuan pemimpin negara di sela-sela Sidang Umum PBB bulan September.

Pengumuman lebih awal ini bertujuan memberi waktu bagi tim diplomatik Prancis untuk membangun momentum dan menggalang dukungan dari negara-negara yang masih ragu, menjelang pertemuan besar tersebut.

Menanggapi pengumuman ini, Wakil Presiden Otoritas Palestina Hussein Al Sheikh menyebut keputusan Macron sebagai bentuk komitmen pada hukum internasional dan hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri.