PARIS. Pemerintahan Presiden Prancis Francois Hollande dijadwalkan akan merilis anggaran belanja negara pertamanya. Banyak pihak berharap, pada anggaran tersebut dilakukan pemangkasan defisit yang cukup tajam. Anggaran belanja negara Prancis itu akan meliputi kebijakan untuk menutupi lubang anggaran senilai 30 miliar euro pada keuangan Prancis. Sejumlah pejabat Prancis mengusulkan, dua per tiga dari uang tersebut didapat dari kenaikan pajak dibanding penghematan anggaran. Sebelumnya, Hollande bilang, anggaran ini akan menjadi anggaran terberat bagi Prancis dalam 30 tahun terakhir. Rencana penetapan pajak sebesar 75% pada pendapatan tahunan di atas 1 juta euro atau setara dengan US$ 1,28 juta sudah mendapatkan protes dari komunitas bisnis Prancis. Namun, Hollande bilang, besaran pajak itu akan diturunkan setelah dua tahun. "Dengan pendapatan yang rutin, sembilan dari 10 wajib pajak Prancis tidak akan terkena dampak dari kenaikan pajak ini," jelas Perdana Menteri Prancis Jean-Marc Ayrault. Dia menambahkan, kebijakan baru ini akan memisahkan kelas menegah dan kelas pekerja. Ayrault juga optimistis, Prancis akan dapat memenuhi targetnya untuk menekan defisit di bawah angka 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Dalam sepekan terakhir, tingkat pengangguran Prancis sudah melonjak menembus angka 3 juta. Ini merupakan level tertinggi sejak Prancis bergabung dengan euro.
Prancis akan rilis anggaran terberat 30 tahun
PARIS. Pemerintahan Presiden Prancis Francois Hollande dijadwalkan akan merilis anggaran belanja negara pertamanya. Banyak pihak berharap, pada anggaran tersebut dilakukan pemangkasan defisit yang cukup tajam. Anggaran belanja negara Prancis itu akan meliputi kebijakan untuk menutupi lubang anggaran senilai 30 miliar euro pada keuangan Prancis. Sejumlah pejabat Prancis mengusulkan, dua per tiga dari uang tersebut didapat dari kenaikan pajak dibanding penghematan anggaran. Sebelumnya, Hollande bilang, anggaran ini akan menjadi anggaran terberat bagi Prancis dalam 30 tahun terakhir. Rencana penetapan pajak sebesar 75% pada pendapatan tahunan di atas 1 juta euro atau setara dengan US$ 1,28 juta sudah mendapatkan protes dari komunitas bisnis Prancis. Namun, Hollande bilang, besaran pajak itu akan diturunkan setelah dua tahun. "Dengan pendapatan yang rutin, sembilan dari 10 wajib pajak Prancis tidak akan terkena dampak dari kenaikan pajak ini," jelas Perdana Menteri Prancis Jean-Marc Ayrault. Dia menambahkan, kebijakan baru ini akan memisahkan kelas menegah dan kelas pekerja. Ayrault juga optimistis, Prancis akan dapat memenuhi targetnya untuk menekan defisit di bawah angka 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Dalam sepekan terakhir, tingkat pengangguran Prancis sudah melonjak menembus angka 3 juta. Ini merupakan level tertinggi sejak Prancis bergabung dengan euro.