KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah Prancis akan mengerahkan personel militer untuk memperkuat pengamanan demonstrasi yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu (24/10/2026).

Langkah ini diambil setelah kerusuhan dan penjarahan melanda sejumlah kota besar pada akhir pekan lalu, sekaligus menyusul pengakuan pemerintah atas kelemahan dalam penanganan keamanan.

Perdana Menteri Prancis Sebastien Lecornu mengatakan, pemerintah akan menggelar operasi keamanan berskala besar untuk mengantisipasi gelombang demonstrasi berikutnya. Kerusuhan pada 17 Oktober lalu terjadi di Paris, Marseille, Lyon, dan sejumlah kota lainnya.

Baca Juga: Qualcomm Bakal PHK Karyawan Global, Pemberitahuan Dimulai November

Menteri Dalam Negeri Laurent Nunez mengatakan, personel militer akan dikerahkan bersama kepolisian. Pemerintah juga berjanji mengevaluasi strategi pengamanan setelah mendapat kritik karena dinilai gagal melindungi sejumlah pusat kota dari aksi kekerasan dan penjarahan.

Lecornu mengakui terdapat kelemahan dalam respons pemerintah pada akhir pekan lalu, termasuk kegagalan intelijen dan pola penempatan polisi yang terlalu statis.

Pemerintah juga dinilai keliru karena tidak membatalkan jadwal cuti personel kepolisian ketika potensi kerusuhan meningkat.

Nunez menyampaikan permintaan maaf atas kekurangan tersebut dan mengakui tanggung jawabnya dalam penanganan krisis.

Baca Juga: Erik Ten Hag Buka Suara soal Konfliknya dengan Cristiano Ronaldo di MU, Apa Katanya?

Kerusuhan tekan pasar keuangan

Dampak kerusuhan mulai merembet ke pasar keuangan Prancis. Imbal hasil obligasi pemerintah bertenor 10 tahun menyentuh level tertinggi dalam 24 tahun pada Selasa (20/10/2026), seiring kekhawatiran investor terhadap potensi berlanjutnya gejolak sosial.

Tekanan tersebut muncul ketika Prancis juga menghadapi persoalan anggaran. Ketidakpastian politik dan risiko gangguan keamanan menambah kekhawatiran investor terhadap kondisi fiskal negara tersebut.

Dampak ekonomi turut dirasakan sektor ritel. Carrefour, salah satu jaringan supermarket terbesar di Eropa, menyatakan mengalami kerugian puluhan juta euro akibat pencurian dan kerusakan selama kerusuhan. Perusahaan menggambarkan situasi tersebut sebagai kondisi yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Pemerintah Prancis sebelumnya memberlakukan jam malam terbatas di sejumlah wilayah terdampak. Kebijakan tersebut, termasuk pembatasan yang menyasar anak-anak dan remaja di bawah usia 18 tahun di beberapa lokasi, diperpanjang hingga Selasa malam untuk membantu memulihkan ketertiban.

Sementara itu, otoritas mengerahkan 200 penyidik untuk mengidentifikasi dan melacak pihak-pihak yang terlibat dalam kekerasan. Polisi juga menangkap seorang pria yang diduga memicu kebakaran hingga menghancurkan gedung balai kota bersejarah di Limoges.

Menurut pejabat setempat, pria tersebut masuk dalam daftar pemantauan keamanan dan tergabung dalam kelompok ultra-kiri.

Baca Juga: Penerimaan Cukai Anjlok, Australia Bendung Rokok Ilegal dan Kejahatan Terorganisasi

Gelombang protes berlanjut

Situasi keamanan masih berpotensi menjadi tantangan bagi pemerintah. Serikat mahasiswa utama Prancis, UNEF, menyerukan demonstrasi lanjutan pada Sabtu untuk menekan pemerintahan Presiden Emmanuel Macron terkait kondisi sistem pendidikan yang dinilai memburuk dan kekurangan pendanaan.

Kelompok yang mengidentifikasi diri sebagai Gilets Jaunes atau rompi kuning juga menyerukan aksi terkait kenaikan biaya bahan bakar.

Gerakan tersebut sebelumnya muncul pada 2018 sebagai bentuk penolakan terhadap rencana kenaikan pajak bensin dan berkembang menjadi gelombang protes nasional.

Kerusuhan juga terjadi di sejumlah kota di Italia, termasuk Milan, pada akhir pekan lalu. Pemerintahan Perdana Menteri Giorgia Meloni diperkirakan memperkenalkan langkah keamanan baru menyusul insiden tersebut.

Menteri Pertahanan Italia Guido Crosetto menyebut penggunaan media sosial seperti TikTok dan YouTube dalam mengorganisasi aksi sebagai bentuk baru konflik yang ia gambarkan sebagai hybrid warfare. Namun, skala kerusuhan di Italia dilaporkan tidak sebesar yang terjadi di Prancis.

Baca Juga: Isu Pencegahan Pencurian Ponsel Warnai Pemilihan Presiden Brasil

Di Albania, demonstrasi terhadap pemerintahan Perdana Menteri Edi Rama juga berlanjut di ibu kota Tirana untuk hari ketujuh berturut-turut.

Rangkaian protes di sejumlah negara Eropa menambah perhatian terhadap dampak tekanan biaya hidup dan ketidakpuasan terhadap layanan publik.

Bagi Prancis, perkembangan ini menjadi tantangan tambahan di tengah persoalan anggaran dan meningkatnya kekhawatiran pasar terhadap stabilitas ekonomi serta politik.