JAKARTA. Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto membenarkan ketika dikonfirmasi ada perbaikan dari sisi keuangan Pertamina, menyusul keputusan pemerintah mencabut subsidi premium. Dwi menuturkan Pertamina memang harus berkembang. Biaya distribusi premium yang ditanggung pemerintah sebesar 2% diharapkan bisa menambah permodalan untuk melakukan investasi di fasilitas penyimpanan (storage), serta upgrading kilang. Dwi mengatakan, ongkos distribusi premium berbeda-beda di luar Jawa. “Jadi oleh karena itu, internal Pertamina harus cross-subsidi antara hasil (penyaluran) di Jawa dan di luar Jawa,” kata Dwi, Rabu (31/12). Dwi memastikan, Pertamina tidak lagi menerima subsidi dari penyaluran premium. Sebagai gantinya, pemerintah menanggung 2 persen ongkos distribusi Pertamina. Menteri Badan Usaha Milik Negar (BUMN) Rini Soemarno menegaskan, dengan penugasan ini Pertamina memiliki tanggung jawab agar tidak ada kelangkaan premium di Indonesia. “Supaya efisien dan siapa menyediakan BBM di seluruh Indonesia,” ujar Rini. Direktur Pengolahan Pertamina, Ahmad Bambang berharap, ongkos angkut 2% yang ditanggung Pemerintah cukup untuk mengurangi beban distribusi. Sebab, sepanjang tahun ini Pertamina mengalami kerugian distribusi solar sekitar lebih dari US$ 140 juta. “Tapi kalau premium masih untung US$ 150 juta,” kata dia. “In Sya Allah dengan mekanisme ini, tahun depan untung. Sebetulnya kan rugi, tapi kita usahakan bisa untung,” ucap Ahmad. (Estu Suryowati) Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Premium tak lagi disubsidi, ini kata Bos Pertamina
JAKARTA. Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto membenarkan ketika dikonfirmasi ada perbaikan dari sisi keuangan Pertamina, menyusul keputusan pemerintah mencabut subsidi premium. Dwi menuturkan Pertamina memang harus berkembang. Biaya distribusi premium yang ditanggung pemerintah sebesar 2% diharapkan bisa menambah permodalan untuk melakukan investasi di fasilitas penyimpanan (storage), serta upgrading kilang. Dwi mengatakan, ongkos distribusi premium berbeda-beda di luar Jawa. “Jadi oleh karena itu, internal Pertamina harus cross-subsidi antara hasil (penyaluran) di Jawa dan di luar Jawa,” kata Dwi, Rabu (31/12). Dwi memastikan, Pertamina tidak lagi menerima subsidi dari penyaluran premium. Sebagai gantinya, pemerintah menanggung 2 persen ongkos distribusi Pertamina. Menteri Badan Usaha Milik Negar (BUMN) Rini Soemarno menegaskan, dengan penugasan ini Pertamina memiliki tanggung jawab agar tidak ada kelangkaan premium di Indonesia. “Supaya efisien dan siapa menyediakan BBM di seluruh Indonesia,” ujar Rini. Direktur Pengolahan Pertamina, Ahmad Bambang berharap, ongkos angkut 2% yang ditanggung Pemerintah cukup untuk mengurangi beban distribusi. Sebab, sepanjang tahun ini Pertamina mengalami kerugian distribusi solar sekitar lebih dari US$ 140 juta. “Tapi kalau premium masih untung US$ 150 juta,” kata dia. “In Sya Allah dengan mekanisme ini, tahun depan untung. Sebetulnya kan rugi, tapi kita usahakan bisa untung,” ucap Ahmad. (Estu Suryowati) Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
