JAKARTA. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan berhati-hati terkait rencana penerbitan revisi daftar negatif investasi (DNI). Presiden tetap akan mengutamakan kepentingan nasional dan mengikuti peraturan perundang-undangan. Hal itu dikatakan Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi Firmanzah di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (13/11). "Tentunya pertimbangan akan dilakukan secara cermat dan hati-hati dengan mempertimbangkan sejumlah aspek. Pertama, penutupan dan pembukaan bersyarat itu harus mengikuti ketentuan perundang-undangan sektoral yang ada. Kedua, terkait dengan kepentingan nasional akan terus dikedepankan Bapak Presiden," kata Firmanzah. Firmanzah mengatakan, hingga saat ini belum ada pembicaraan resmi dengan Presiden perihal usulan revisi DNI dari sejumlah kementerian. Nantinya, kata dia, pemerintah akan melakukan penguatan terhadap investor dan pengusaha lokal.
Presiden akan berhati-hati dalam merevisi DNI
JAKARTA. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan berhati-hati terkait rencana penerbitan revisi daftar negatif investasi (DNI). Presiden tetap akan mengutamakan kepentingan nasional dan mengikuti peraturan perundang-undangan. Hal itu dikatakan Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi Firmanzah di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (13/11). "Tentunya pertimbangan akan dilakukan secara cermat dan hati-hati dengan mempertimbangkan sejumlah aspek. Pertama, penutupan dan pembukaan bersyarat itu harus mengikuti ketentuan perundang-undangan sektoral yang ada. Kedua, terkait dengan kepentingan nasional akan terus dikedepankan Bapak Presiden," kata Firmanzah. Firmanzah mengatakan, hingga saat ini belum ada pembicaraan resmi dengan Presiden perihal usulan revisi DNI dari sejumlah kementerian. Nantinya, kata dia, pemerintah akan melakukan penguatan terhadap investor dan pengusaha lokal.