KONTAN.CO.ID - Presiden Joko Widodo menyoroti pemborosan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD). Menurut temuannya, saat ini APBN maupun APBD belum efesien.

Masalah ini, kata Jokowi, bisa dilihat dari beberapa indikator. Pertama, kejelasan hasil yang ingin dicapai dalam pemanfaatan anggaran dalam APBN maupun APBD. Jokowi mengatakan, berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, sampai saat ini masih banyak ketidakjelasan hasil yang ingin dicapai kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah dari penggunaan anggaran.

"Saya sudah cek satu per satu," katanya dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2017 di Istana Negara, Kamis (14/9).

Indikator kedua adalah program. Jokowi menilai, banyak program yang dibuat oleh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang sasarannya tidak jelas, rincian kegiatannya juga tidak berkaitan dengan program yang direncanakan. "Lepas sendiri-sendiri," katanya.

Sri Mulyani, Menteri Keuangan mengatakan, pemborosan juga bisa dilihat tingkat penyerapan anggaran. Catatan Sri, dalam lima tahun terakhir, penyerapan anggaran belum optimal. Itu bisa dilihat dari penyerapan belanja modal yang masih 84,8%. Serapan tersebut masih beda jauh dengan belanja pegawai yang bisa mencapai 93,4% dan belanja barang yang bisa 90%.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie