KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kekhawatiran terhadap iklim investasi di Indonesia kembali mencuat, menyusul viralnya video yang menampilkan sejumlah perwakilan organisasi masyarakat dan pelaku usaha di Cilegon mendesak kontraktor asing dalam proyek pabrik PT Chandra Asri Alkali senilai Rp 5 triliun untuk memberikan porsi pekerjaan secara langsung—tanpa melalui proses lelang.

Direktur Ekonomi Digital CELIOS, Nailul Huda, menilai insiden ini mencerminkan masih kuatnya tekanan dari kelompok lokal terhadap investor Ini merupakan persoalan klasik yang hingga kini belum terselesaikan, yakni lemahnya kepastian hukum serta dominasi kepentingan non-prosedural dalam dunia investasi nasional.

“Investasi di Indonesia masih tergolong berbiaya tinggi. Selain karena suku bunga yang belum banyak berubah, premanisme di lapangan—baik pada proyek strategis nasional (PSN) maupun non-PSN—menjadi beban tambahan yang tidak semestinya ditanggung investor,” ujar Nailul, Rabu (14/5).

Haji Robert dan NHM Peduli Terbangkan Pasien Jantung ke Jakarta untuk Pengobatan

Nailul menambahkan bahwa perlindungan dari pemerintah terhadap proyek-proyek ini masih sangat lemah. Ia bahkan menyarankan agar Presiden terpilih, Prabowo Subianto, turut turun tangan menyikapi persoalan ini secara langsung.

Baca Juga: Marak Modus Premanisme 'Jatah' Proyek, Kadin Sebut Bisa Hambat Investasi

Fenomena seperti di Cilegon bukanlah hal baru. Selama dua dekade terakhir, proyek-proyek industri besar kerap kali menghadapi tekanan dari LSM maupun ormas lokal yang menuntut keterlibatan ataupun kompensasi.

“Segala bentuk pungutan liar, baik oleh preman maupun pejabat, menambah biaya yang tidak seharusnya ada. Ini menciptakan ekonomi biaya tinggi, di mana untuk menghasilkan satu rupiah PDB, nilai investasi yang dibutuhkan jauh lebih besar dibandingkan negara-negara tetangga. Akibatnya, banyak investor yang akhirnya mundur sebelum masuk,” terang Nailul.

Ia menekankan bahwa pembenahan tata kelola investasi mutlak diperlukan, terutama melalui penegakan hukum yang tegas terhadap praktik pemerasan oleh oknum aparat atau organisasi masyarakat.

Jika pungli dilakukan oleh pejabat, kata Nailul, harus ada hukuman disiplin berat karena sudah masuk dalam kategori korupsi. Untuk itu, dia melihat penguatan institusi penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan, dan Polri menjadi krusial. Bahkan harus dimulai dari internal instansi masing-masing. 

Sementara jika dilakukan oleh preman atau ormas, tambahnya, penegakan hukum harus berjalan tanpa pandang bulu. “Ketika ada unsur pemerasan, itu sudah cukup menjadi dasar untuk membubarkan ormas tersebut, kecuali  jika aparat penegak hukumnya kalah oleh tekanan,” tegas Nailul.

Baca Juga: Pemerintah Bentuk Satgas Pemberantas Premanisme

Proyek pabrik Chandra Asri Alkali (CAA) merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagaimana tercantum dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029, dengan total nilai investasi sebesar Rp 15 triliun. 

Pabrik tersebut ditargetkan memproduksi 400.000 ton kaustik soda padat dan 500.000 ton Ethylene Dichloride (EDC) per tahun, guna mendukung hilirisasi industri dan mengurangi ketergantungan impor hingga Rp4,9 triliun. Tak hanya itu, proyek ini juga berpotensi menyumbang devisa ekspor EDC sebesar Rp5 triliun per tahun.

Selama masa konstruksi, proyek ini menyerap sekitar 3.000 tenaga kerja, dan akan membuka 250 lapangan kerja tetap saat operasional dimulai. Proyek ini juga diharapkan turut mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional hingga mencapai target 8% sebagaimana tertuang dalam Asta Cita RPJMN.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News