JAKARTA. Pasca pemberhentian Arcandra Tahar sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sejumlah pihak mendesak Presiden agar segera memilih menteri ESDM definitif untuk menghindari kekosongan kepemimpinan yang terlalu lama. Pasalnya, menteri yang definitif dapat memberikan kepastian kepada pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya, serta memberikan kepastian atas kesinambungan kebijakan dan regulasi sektor energi dan sumber daya mineral. Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), mengatakan skandal kewarganegaraan Menteri ESDM telah menggerus kepercayaan publik dan pelaku usaha terhadap kredibilitas pemerintah dan kepemimpinan di Kementerian ESDM. "Penunjukan Luhut Binsar Panjaitan sebagai Pelaksana Tugas Menteri (Plt) kiranya tidak berlangsung terlalu lama, mengingat Luhut dipersepsikan terlibat dalam proses penunjukan Acandra sebagai Menteri ESDM yang berakhir dengan tragis," tegasnya melalui siaran tertulis yang diterima KONTAN, Senin (15/8). Luhut, kata Fabby, juga bukan figur yang tepat sebagai menteri ESDM, dan diduga sarat dengan konflik kepentingan di sektor energi dan mineral melalui kepemilikannya pada PT Toba Sejahtra yang memiliki empat konsesi tambang batubara, blok migas Madura Tenggara, dan sejumlah pembangkit listrik antara lain PLTU Palu. Menurut Fabby, sektor energi dan sumber daya mineral di Indonesia dapat menjadi sasaran empuk para pemungut rente dan pebisnis yang oportunis jika tidak diawasi dan diatur dengan baik. Adapun dalam dua tahun mendatang, terdapat 22 kontrak kerja wilayah kerja migas yang akan berakhir. Jika tidak diawasi dengan baik, dapat membuka kemungkinan munculnya praktek-praktek rente walaupun sudah ada Peraturan Menteri ESDM No. 15/2015. "Presiden Jokowi harus memilih sosok menteri ESDM yang memiliki kredibilitas, integritas serta mumpuni, tidak memiliki dosa-dosa masa lalu dan tidak terlibat dalam bisnis-bisnis di sektor energi," terangnya. Fabby berharap menteri ESDM yang hendak dipilih kiranya sosok yang teruji, berpengalaman, dan berani menghadapi kepentingan-kepentingan yang berniat menggerogoti sumber daya alam Indonesia untuk kepentingan-kepentingan pribadi dan golongan, dengan menggunakan kendaraan politik. "IESR juga mendesak agar Plt Menteri ESDM tidak membuat keputusan-keputusan strategis terkait kebijakan dan penyegaran organisasi di Kementerian ESDM. Hal ini perlu dilakukan agar tidak menyandera Menteri ESDM definitif di kemudian hari," tandasnya. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Presiden diminta segera tunjuk Menteri ESDM baru
JAKARTA. Pasca pemberhentian Arcandra Tahar sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sejumlah pihak mendesak Presiden agar segera memilih menteri ESDM definitif untuk menghindari kekosongan kepemimpinan yang terlalu lama. Pasalnya, menteri yang definitif dapat memberikan kepastian kepada pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya, serta memberikan kepastian atas kesinambungan kebijakan dan regulasi sektor energi dan sumber daya mineral. Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), mengatakan skandal kewarganegaraan Menteri ESDM telah menggerus kepercayaan publik dan pelaku usaha terhadap kredibilitas pemerintah dan kepemimpinan di Kementerian ESDM. "Penunjukan Luhut Binsar Panjaitan sebagai Pelaksana Tugas Menteri (Plt) kiranya tidak berlangsung terlalu lama, mengingat Luhut dipersepsikan terlibat dalam proses penunjukan Acandra sebagai Menteri ESDM yang berakhir dengan tragis," tegasnya melalui siaran tertulis yang diterima KONTAN, Senin (15/8). Luhut, kata Fabby, juga bukan figur yang tepat sebagai menteri ESDM, dan diduga sarat dengan konflik kepentingan di sektor energi dan mineral melalui kepemilikannya pada PT Toba Sejahtra yang memiliki empat konsesi tambang batubara, blok migas Madura Tenggara, dan sejumlah pembangkit listrik antara lain PLTU Palu. Menurut Fabby, sektor energi dan sumber daya mineral di Indonesia dapat menjadi sasaran empuk para pemungut rente dan pebisnis yang oportunis jika tidak diawasi dan diatur dengan baik. Adapun dalam dua tahun mendatang, terdapat 22 kontrak kerja wilayah kerja migas yang akan berakhir. Jika tidak diawasi dengan baik, dapat membuka kemungkinan munculnya praktek-praktek rente walaupun sudah ada Peraturan Menteri ESDM No. 15/2015. "Presiden Jokowi harus memilih sosok menteri ESDM yang memiliki kredibilitas, integritas serta mumpuni, tidak memiliki dosa-dosa masa lalu dan tidak terlibat dalam bisnis-bisnis di sektor energi," terangnya. Fabby berharap menteri ESDM yang hendak dipilih kiranya sosok yang teruji, berpengalaman, dan berani menghadapi kepentingan-kepentingan yang berniat menggerogoti sumber daya alam Indonesia untuk kepentingan-kepentingan pribadi dan golongan, dengan menggunakan kendaraan politik. "IESR juga mendesak agar Plt Menteri ESDM tidak membuat keputusan-keputusan strategis terkait kebijakan dan penyegaran organisasi di Kementerian ESDM. Hal ini perlu dilakukan agar tidak menyandera Menteri ESDM definitif di kemudian hari," tandasnya. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
